Jakarta –

Sekjen PKS M Kholid menanggapi usulan Ketua Umum NasDem Surya Paloh terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di 7%. Kholid menilai ambang batas parlemen 4% telah cukup sesuai.

“Angka PT 4 persen sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya sudah cukup baik dipertahankan dan sepertinya tidak perlu dinaikkan,” kata Kholid kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).

“Karena semakin tinggi PT tentu semakin besar suara yang tidak terkonversi sesuai dengan aspirasi pemilihnya,” sambungnya.

Kholid menilai ambang batas parlemen tetap dibutuhkan sebagai mekanisme menjaga stabilitas politik di parlemen. Menurutnya, tanpa ambang batas, fragmentasi partai politik di DPR bisa semakin besar.

“Terkait angka ambang batas berapa yang ideal, ini harus ada titik keseimbangan antara representasi partai politik di parlemen dengan jumlah suara yang tidak terakomodasi karena adanya ambang batas tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Kholid membuka opsi lain dalam menentukan besaran ambang batas, yakni menyesuaikan dengan jumlah komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI. Saat ini, DPR memiliki 13 komisi dan enam AKD.

“Sekarang kan ada 13 komisi dan 6 AKD di DPR RI, jadi PT-nya dikonversikan setara dengan jumlah komisi dan AKD tersebut. Nah dari sana kita bisa hitung PT-nya. Itu bisa jadi salah satu opsi juga,” tuturnya.

Surya Paloh sebelumnya menyebut NasDem akan tetap konsisten mendorong agar ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7%. Paloh menilai ambang batas 7% jauh lebih efektif.

“Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).

Paloh kemudian menyinggung banyaknya partai politik. Paloh mempertanyakan untuk apa demokrasi kalau tidak membawa kemanfaatan.

“Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak jauh lebih mendekati dan lebih mendekati ke arah tujuan kita bersama,” ujarnya.

(amw/dwr)