Eberta
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah menargetkan pemasangan ratusan alat kesehatan modern hingga akhir 2027. Hal itu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan antara kota dan daerah,
Ratusan alat kesehatan yang dimaksudkan seperti CT Scan, Mammografi, Cath Lab, hingga laboratorium Imunohistokimia untuk patologi anatomi. Budi menyebut pemerintah menargetkan alat kesehatan tersebut dipasang di 514 kabupaten/kota. Selain itu, puluhan MRI, LINAC, SPECT-CT, brachytherapy, dan PET scan ditargetkan tersedia di seluruh provinsi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga memutuskan pemasangan alat endoskopi laparoskopi di seluruh kabupaten/kota. Dengan alat tersebut, operasi umum seperti hernia, usus buntu, dan pengangkatan empedu bisa dilakukan tanpa pembedahan terbuka.
“Masalahnya tinggal satu, jumlah dokter dan distribusinya,” ujar Budi dalam sambutannya di acara Orientasi Pusat PPDS RSPPU Periode II Tahun 2025 – 2026 di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah memperluas skema pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital-based. Skema ini, kata dia, dirancang untuk mendistribusikan dokter sesuai kebutuhan daerah, bukan berdasarkan latar belakang sosial atau kemampuan finansial.
Rekrutmen difokuskan pada dokter yang bekerja di rumah sakit dengan kebutuhan layanan spesialistik tinggi, serta mengutamakan putra-putri daerah. “Kita rekrut berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah,” katanya.
Budi juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Struktur pembiayaan seperti itu dinilai membatasi akses dan membuat pendidikan spesialis hanya terjangkau kelompok tertentu.
Dalam skema baru, peserta pendidikan dokter spesialis akan menerima gaji sejak awal hingga lulus. Pemerintah ingin mengubah paradigma bahwa dokter spesialis bukanlah mahasiswa yang harus membayar uang kuliah, melainkan profesional yang sedang dilatih dan berhak mendapat kompensasi atas pekerjaannya.
Program ini telah memasuki batch ketiga dan akan terus diperluas. Tahun ini, pemerintah berencana menambah hingga 55 program studi baru.
Menjawab keraguan soal kualitas, Budi memastikan standar pendidikan yang digunakan mengacu pada sertifikasi internasional Amerika Serikat berbasis ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education). Standar tersebut mengatur proses rekrutmen, sistem pembelajaran, jam pendidikan, hingga kualitas lulusan.
Dengan standar tersebut, pemerintah berharap lulusan dokter spesialis Indonesia dapat diakui secara global dan berpeluang bekerja di berbagai negara.
Budi menutup pesannya dengan menekankan kembali nilai pengabdian dalam profesi dokter. “Kalau mau cari uang, ikuti karier saya sebagai bankir. Tapi kalau mau melayani masyarakat, jadilah dokter,” ujarnya.
