MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengakui ada yang salah dari cara pemerintah berkomunikasi dengan publik saat heboh penonaktifan 11 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI-JK. Pernyataan itu disampaikan Muhaimin dalam forum Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin, 23 Februari 2026. 

Menurut dia, buruknya komunikasi tersebut tergambar dari bagaimana kementerian dan lembaga terkait yang terkesan saling melempar tanggung jawab, ketika terdapat gelombang protes atas penonaktifan PBI BPJS Kesehatan itu.

“Kemarin kesimpulan terakhir komunikasi publik kita kacau,” kata Cak Imin. “Direktur BPJS bilang itu kuncinya di Kemensos, kemudian Kemensos bilang BPS (Badan Pusat Statistik), BPS akhirnya saya salahkan juga,” kata Muhaimin.

Karena itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan peristiwa tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki diri. Langkah pertama harus dimulai dari keterbukaan data di antara kementerian dan lembaga negara. 

Muhaimin menuturkan, selama ini BPS mengaku kesulitan mengakses riwayat kesehatan peserta PBI yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. “Tapi alhamdulillah semua bisa diatasi secara tertutup,” kata dia.

Sebelumnya, pada 2 Februari lalu, Kementerian Sosial menonaktifkan 11 juta penerima PBI-JK dalam rangka pemutakhiran data. Perubahan data penerima PBI JK secara tiba-tiba itu memicu polemik, terutama setelah 200 pasien gagal diduga batal mendapatkan layanan cuci darah lantaran kepesertaan PBI mereka nonaktif. 

Setelah ramai, belakangan pemerintah memutuskan menunda penarikan iuran bagi 11 juta mantan PBI-J itu. Pemerintah memberikan waktu transisi selama 3 bulan untuk masyarakat melakukan usul-sanggah jika tidak terima dinonaktifkan, serta melakukan adaptasi jika ingin berpindah ke iuran mandiri.