INFO TEMPO – Pembangunan kota kerap dibayangkan sebagai rangkaian proyek besar yang terlihat dari kejauhan: jalan utama, gedung publik, dan infrastruktur yang mencolok. Namun, persoalan warga justru tumbuh di ruang kehidupan sehari-hari —di gang sempit yang tergenang, permukiman padat dengan sanitasi terbatas, atau lingkungan yang perlahan kehilangan rasa aman. Di titik inilah jarak antara kebijakan pemerintah dan realitas warga sering terasa nyata.

Di Kota Bandung, upaya menjembatani jarak tersebut ditempuh melalui pendekatan pembangunan berbasis data yang dipadukan dengan kehadiran langsung di lapangan. Sejak 22 September 2025, Wali Kota Muhammad Farhan menjalankan rutinitas harian dengan berkegiatan di dua kelurahan setiap hari, lalu keesokan paginya meninjau kembali wilayah yang telah dikunjungi. Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari kerangka kerja yang disebut Prakarsa, singkatan dari Program Akselerasi Pembangunan Wilayah.

Prakarsa dibangun atas prinsip sederhana, yakni pembangunan harus dimulai dari wilayah tempat warga hidup dan beraktivitas. Melalui program ini, dana pembangunan dialokasikan hingga tingkat rukun warga, dibahas melalui rembuk warga, diverifikasi sesuai kebutuhan riil, dan dilaksanakan sesuai tata kelola keuangan daerah. Pendekatan ini menempatkan kebijakan tidak semata lahir dari laporan makro, tetapi pemahaman langsung atas persoalan di tingkat paling dasar.

Kelurahan menjadi simpul utama dalam membaca persoalan sekaligus titik awal perumusan solusi. Kehadiran wali kota di tengah warga membuka ruang percakapan yang lebih jujur. Berbagai persoalan muncul secara langsung, mulai dari urusan administrasi yang tertunda, kondisi kesehatan keluarga, pengangguran, hingga kerentanan sosial dan lingkungan.

Dari pertemuan malam hari bersama warga, sering terungkap persoalan sederhana yang penting. Contoh, penerangan jalan yang mati bertahun-tahun, titik rawan kriminalitas, hingga kelelahan warga menjaga lingkungan tanpa dukungan memadai. Kehadiran langsung pemimpin di ruang-ruang tersebut memberi pesan kuat bahwa pemerintah hadir hingga tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Pendekatan ini bertumpu pada fondasi data yang dihimpun melalui Layanan Catatan dan Informasi RW (LaCI RW), sebuah sistem pendataan kewilayahan yang mengumpulkan informasi dari tingkat RT dan RW secara berkelanjutan. Data yang tersimpan mencakup kondisi rumah, sanitasi, pekerjaan, kerentanan sosial, hingga persoalan lingkungan.

Keunggulan pendekatan Prakarsa terletak pada pertemuan antara data, pengaduan, dan observasi lapangan. Ketika warga mengeluhkan persoalan kesehatan, kondisi sanitasi menjadi rujukan. Ketika banjir terjadi berulang, peta genangan dan drainase diperiksa dan diverifikasi langsung. Dengan cara ini, kebijakan tidak hanya merespons kejadian sesaat, tetapi diarahkan pada perbaikan yang lebih struktural dan menyeluruh.

Rutinitas Prakarsa juga mendorong perubahan cara kerja birokrasi. Aparatur kelurahan dan kecamatan terdorong lebih terbuka dan tertib dalam pengelolaan data, karena data tersebut benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan. RT dan RW pun semakin merasakan peran strategisnya karena informasi yang mereka kumpulkan terbukti mempengaruhi arah pembangunan.

Bandung mungkin belum sepenuhnya berubah. Masih ada rumah tidak layak huni, sanitasi tertinggal, dan pengangguran. Namun demikian, terjadi pergeseran cara pandang. Pembangunan tidak lagi dimulai dari rencana besar yang jauh dari kehidupan warga, melainkan dari data yang jujur, observasi langsung, dan percakapan sehari-hari.

Pembangunan bermula dari akar wilayah. Ia tumbuh dari kebutuhan nyata, bukan asumsi. Dari sana muncul keyakinan bahwa kota yang berdaya hanya bisa dibangun ketika pemimpinnya hadir, mendengar, melihat, dan menyusun kebijakan berdasarkan fakta. (*)