INFO TEMPO – Devi kini hanya bisa pasrah tubuhnya selalu di atas kursi roda. Ia masih ingat peristiwa beberapa tahun lalu diboncengi seorang teman melintasi jalur Parung Panjang. Saat berbelok menuju ke SPBU, tiba-tiba truk tambang menghantam sepeda motor mereka. “Awalnya cuma keserempet. Tapi bumper udah kena pinggang, sudah berasa patah,” ucap dia.

Kisah Devi adalah luka terbuka dari jalur Parung Panjang yang selama ini dikenal sebagai “Jalur Maut”. Sedikitnya 213 nyawa melayang di sana. Truk-truk raksasa bermuatan berlebih (ODOL) seringkali kehilangan kendali saat menghantam jalanan yang hancur, berlubang dalam, dan bergelombang parah. Jalan rusak itulah yang menjadi “jebakan betmen” bagi warga, membuat kendaraan oleng dan berakhir di bawah roda truk tambang.

Tragedi Devi dan deretan korban lainnya diceritakan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang diunggah ke akun Instagramnya pada Oktober 2025. Pemimpin yang acap disapa KDM itu, berjanji kepada warga Parung Panjang akan mengambil tindakan tegas terhadap sopir truk yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memperbaiki jalur di sana melalui program unggulan Jalan Leucir.

Istilah “Leucir” diambil dari bahasa Sunda yang berarti licin, mulus, dan bersih. Program ini bukan sekadar penambalan jalan biasa, melainkan gerakan masif untuk memastikan setiap jengkal jalan di Jawa Barat memiliki kualitas beton premium.

Di Parung Panjang, hasilnya mulai dirasakan nyata. Jalan yang dulunya bak kubangan kerbau, kini berganti menjadi hamparan beton tebal yang kokoh. “Kami sebagai masyarakat yang ada di Kecamatan Parung Panjang senang dan mendukung kebijakan Kang Dedi,” ujar Saeful Anwar, Ketua Gerakan Masyarakat Parung Panjang (GAMPAR). “Jalan sekarang jadi mulus, mengurangi jumlah kecelakaan,” tambahnya dengan nada lega.

Demi menghadirkan kenyamanan jalan di seluruh pelosok, Pemprov Jabar menaikkan anggaran perbaikan jalan provinsi secara signifikan, dari sekitar Rp 400 miliar menjadi Rp 2,009 triliun. Selain itu, alokasi khusus yang dikucurkan untuk jalan-jalan non-provinsi mencapai Rp 187,580 miliar.

Bukan hanya panjang jalan, standar aspalnya pun diubah menjadi kelas premium. KDM tidak mau jalan baru dibangun tapi cepat rusak. Ia menetapkan standar penggunaan beton pabrikan dan aspal berkualitas tinggi dengan ketebalan yang mampu menahan beban logistik berat.

Setiap jalan harus mulus, memiliki marka yang jelas, dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga fasilitas CCTV. Bahkan, KDM juga menyiapkan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) di setiap wilayah dibekali alat berat agar sigap menangani kerusakan darurat.

Dalam waktu setahun, total 474,12 km jalan di Jawa Barat telah berhasil diperbaiki, terdiri dari 446,327 km jalan provinsi dan 18,038 km jalan non-provinsi. Keberhasilan ini berlangsung rata di enam wilayah kerja UPTD yang mencakup 27 kabupaten/kota. Wilayah UPTD III (termasuk Purwakarta, Subang, Karawang, dan Bandung Raya) mencatatkan perbaikan terpanjang mencapai 115,422 km. Perubahan drastis terlihat dari angka kemantapan jalan. Jika pada 2024 di kisaran 83-87 persen, per awal 2026 ini angka tersebut diproyeksikan melonjak hingga 95 persen.

Aksi “ngebut” revitalisasi jalan ini berbuah manis pada rapor kepemimpinan KDM. Hasil survei indikator per Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 95,5 persen. Kian menarik, sektor infrastruktur jalan menyumbang tingkat kepuasan hingga 86 persen, bahkan di kalangan pelajar dan mahasiswa, kepuasannya mencapai 100 persen.

Kinerja positif tahun lalu dipastikan akan berlanjut pada 2026 ini, terutama mengantisipasi arus mudik selama musim libur Idul Fitri 1447 H. KDM menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,8 triliun untuk memperbaiki jalan sepanjang 700 km tambahan. Langkah ini diambil guna mengejar angka kemantapan jalan hingga 95,5 persen di seluruh wilayah Jawa Barat, sekaligus memastikan kenyamanan warga saat pulang kampung.

KDM ingin memastikan jargon “Lembur Diurus, Kota Ditata” benar-benar dirasakan oleh semua golongan masyarakat secara inklusif. “Target saya, pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten, maupun desa terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus,” ujarnya “Karena ini akan mendorong sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi.” (*)