INFO TEMPO – Kemiskinan menjadi tantangan serius dalam agenda pembangunan daerah. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perhatian pemerintah pusat pun diarahkan ke daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, termasuk Kabupaten Jember yang menjadi prioritas dalam program Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember tidak pernah berada di bawah 200 ribu jiwa. Angka tersebut membuat Kabupaten Jember menjadi daerah dengan kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

“Saya melihat kondisi kemiskinan di Jember itu bertahan. Padahal tujuan utama negara adalah untuk kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu dilihat dari angka kemiskinan yang seharusnya semakin berkurang,” katanya pada Jumat, 20 Februari 2026.

Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu bertekad kuat menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Terbukti, selama satu tahun memimpin Kabupaten Jember, ia mampu menurunkan angka kemiskinan dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen di 2025. Angka tersebut merupakan pencapaian terendah dalam satu dasawarsa belakangan.

Untuk mencapai angka tersebut, Gus Fawait menjelaskan, hal pertama yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemiskinan guna mendata warga miskin dan memastikan bantuan tepat sasaran. Dari sana, diketahui bahwa kantong kemiskinan ekstrem paling banyak berada di perdesaan.

Upaya pengentasan kemiskinan pun tidak bisa dilakukan secara parsial. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata dia, harus dimulai dari perbaikan pelayanan dasar, khususnya kesehatan.

Ia bercerita, saat awal menjabat, kondisi sektor kesehatan sangat memprihatinkan. Rumah sakit hampir kolaps dengan utang sekitar Rp 214 miliar. Persediaan obat dan oksigen hanya cukup untuk 7-15 hari. Kondisi tersebut menjadi indikasi krisis kesehatan yang harus segera ditangani.

“Masalah tersebut kami selesaikan dengan melakukan efisiensi anggaran besar-besaran,” ujarnya. Anggaran yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti kendaraan dinas dan renovasi kantor dipotong. Hasil efisiensi dimanfaatkan untuk menyelamatkan rumah sakit dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jember juga menjalin kerja sama dengan BPJS agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. “Dengan upaya bersama, pada tahun 2025 Jember bisa Universal Health Coverage (UHC). Rumah sakit kembali pulih, tenaga kesehatan bisa dibayar, dan masyarakat tidak khawatir lagi soal biaya pengobatan,” kata dia.

Gus Fawait juga membenahi sektor pendidikan. Salah satu data yang mengkhawatirkan tercatat 1.532 ruang kelas rusak. “Kami melakukan perbaikan bertahap bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat. Tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan dan IPM di Jember,” ucapnya.

Pelayanan administrasi publik tak terlewat dirumat. Sejak 2019, sekitar 66 ribu warga yang belum bisa mencetak KTP akhirnya dapat memiliki KTP elektronik dengan cara menambah peralatan dan mempermudah pelayanan hingga tingkat kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Jember membuka saluran pengaduan masyarakat melalui Wadul Gus’e alias Wadah Aspirasi dan Pengaduan Langsung untuk Gus Fawait. Hingga kini telah masuk lebih dari 10 ribu pengaduan dan 87 persen di antaranya telah rampung.

Ke depan, Gus Fawait melanjutkan, fokus utama masih pada pengentasan kemiskinan. Pemerintah akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi warga miskin ekstrem usia produktif agar bisa bekerja, termasuk peluang kerja di luar negeri.

Pekerjaan rumah di bidang infrastruktur turut digarap agar dapat menarik investor demi mendorong perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. “Dengan perbaikan layanan dasar, sinkronisasi program, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur, kami berharap kemiskinan di Jember dapat turun lebih signifikan,” kata Gus Fawait. (*)