KEMENTERIAN Luar Negeri Indonesia memastikan Tentara Nasional Indonesia yang akan dikirim ke Gaza, Palestina, untuk berpartisipasi dalam pasukan stabilisasi atau International Stabilization Force (ISF), tidak akan terlibat operasi tempur apa pun. 

Pernyataan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diunggah di laman resmi Kementerian Luar Negeri pada Sabtu, 14 Februari 2026. Dalam pernyataan itu, pemerintah menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam ISF sepenuhnya berada di bawah kendali Indonesia, serta berlandaskan pada mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 2803, politik luar negeri-bebas aktif, dan hukum internasional. 

Pasukan dari Indonesia untuk Gaza, kata Kemlu, hanya terbatas pada misi kemanusiaan, seperti perlindungan warga sipil, bantuan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi Palestina. 

“Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun,” katanya,

Kendati demikian, menurut pokok-pokok nasional caveats atau ketentuan khusus ihwal partisipasi IFP Indonesia, disebutkan bahwa penggunaan kekuatan dimungkinkan apabila untuk pertahanan diri dan mempertahankan mandat. Penggunaan kekuatan tersebut merupakan upaya terakhir dan harus dilakukan secara bertahap. 

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri juga menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Karena itu, penerjunan TNI ke Gaza akan dilakukan apabila terdapat persetujuan dari otoritas Palestina.

Selama masa operasi ISF, pemerintah berjanji Indonesia  akan menolak seluruh perubahan demografi atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun.  “Partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap konservasi Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina,” katanya. 

Indonesia, kata Kemlu, berkomitmen akan mengakhiri partisipasi tentara Indonesia di Gaza apabila operasi ISF menyimpang dari pokok-pokok nasional caveats yang telah disepakati tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu, 11 Februari 2026, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan bahwa Palestina menolak segala bentuk perwalian asing atas Gaza. Ia mengatakan bahwa setiap pasukan perdamaian internasional yang dikerahkan ke wilayah tersebut harus dibatasi pada tugas-tugas perbatasan dan mencegah serangan Israel tanpa campur tangan dalam pemerintahan internal.

Berbicara kepada Al Jazeera seperti dikutip Jordan Daily, Hamdan mengatakan Hamas telah berkomunikasi langsung dengan Jakarta, menekankan bahwa setiap pasukan asing harus tetap netral dan tidak bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Palestina atau berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel.

Sementara itu, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak memperkirakan akan ada sekitar 8 ribu personel militer yang dikerahkan Indonesia untuk membantu perdamaian.

“Bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernegosiasi semua, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli seusai rapat pimpinan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026.

Saat ini, kata Maruli, koordinasi penugasan pasukan perdamaian ke wilayah konflik masih berlangsung. Ia mengatakan internal TNI AD mulai melakukan persiapan awal, berupa pelatihan, meskipun penugasan pasukan perdamaian itu belum bisa dipastikan. Pelatihan para prajurit itu difokuskan pada pengembangan karakter hingga persiapan kesehatan.