Mardiono Targetkan PPP Dapat 39 Kursi di DPR RI

Jakarta

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyatakan optimistis dapat mengembalikan perolehan kursi di parlemen. Hal tersebut disampaikan Mardiono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP di Discovery Hotel Bali, hari ini.

Mardiono mengatakan Bimtek menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyatukan arah perjuangan partai.

“Bimtek ini untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar efisien dan sejalan dengan arah serta tujuan kebijakan,” kata Mardiono dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Bimtek juga diarahkan untuk menyatukan persepsi kader terhadap garis perjuangan partai yang berorientasi pada aspirasi rakyat.

“Di bidang politik, kita menyatukan persepsi arah perjuangan partai. Tugas kepartaian harus membawa aspirasi rakyat,” ujarnya.

Mardiono menyebut penyamaan persepsi tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi PPP dalam menghadapi Pemilu 2029.

“Yang terakhir, ini untuk menyatukan arah perjuangan menuju Pemilu 2029. Tiga hal itu menjadi agenda penting Bimtek,” tuturnya.

Dia menambahkan Bimtek merupakan agenda rutin partai yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun guna mencegah terjadinya ketidaksinkronan kebijakan, baik antar level pemerintahan maupun kebijakan politik partai.

Dalam kesempatan itu, Mardiono juga mengungkapkan target PPP untuk mengembalikan perolehan kursi seperti pada Pemilu 2014.

“Kita ingin mengembalikan kursi seperti yang kita raih pada 2014,” katanya.

Secara khusus, PPP menargetkan kembali meraih 39 kursi di DPR RI.

“Kita ingin kembali seperti Pemilu 2014 yaitu 39 kursi. Berat memang, tetapi akan kita lakukan semaksimal mungkin. Bimtek ini menjadi miqot kita untuk berangkat kembali,” pungkas Mardiono.

Adapun Bimtek Nasional Fraksi PPP diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PPP di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sebelumnya PPP telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 11-12 Februari 2026 di Makassar yang menjadi rangkaian konsolidasi partai.

(akn/ega)

  • Related Posts

    Dua lusin negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat menuntut Trump atas batasan surat suara yang masuk

    Kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan tentang upaya Trump untuk mengubah administrasi pemilu sebelum pemilu paruh waktu pada bulan November. Sekitar dua lusin negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat telah…

    Hakim AS menjunjung tinggi keputusan untuk mengajukan panggilan kepada Ketua Fed Jerome Powell

    Hakim James Boasberg mengatakan argumen pemerintah Trump ‘tidak menjanjikan Pengadilan’ tentang legitimasi panggilan pengadilan tersebut. Seorang hakim federal Amerika Serikat sekali lagi menolak panggilan pemerintah Presiden Donald Trump yang meminta…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *