ANGGOTA Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Hilman Mufidi mengecam tindakan teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto. Tiyo mendapat teror usai mengkritik negara karena lalai atas kasus anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur. 

Menurut Hilman, berbagai teror yang dialami Tiyo tidak lain adalah upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Sebab, ia menilai bahwa apa yang disampaikan Tiyo adalah wujud kebebasan berpendapat dan dilindungi oleh hukum.

“Tindakan teror kepada adinda Tiyo, Ketua BEM UGM tentu sangat tidak sepatutnya dilakukan. Saya sangat menyayangkan aksi itu, itu sama saja dengan praktik pembungkaman,” kata Hilman dalam keterangan tertulis dikutip pada Sabtu, 14 Februari 2026.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas siapa dalang di balik aksi teror terhadap Tiyo. Dia menegaskan bahwa kritik dari Tiyo harus dihormati dan tidak boleh menjadi alasan aksi teror yang terjadi.

Hilman juga mengimbau semua pihak untuk bijaksana menyikapi perkembangan kasus di NTT. Menurut dia, kasus itu perlu dihadapi dengan kestabilan emosi meski kejadiannya memilukan bagi semua orang. Ia pribadi mengaku prihatin terhadap peristiwa tersebut. 

“Tapi menyikapi hal itu juga perlu keterbukaan hati, kekuatan pikir, dan setiap kritik terhadap penanganan kasusnya harus disikapi dengan bijak, bukan malah dengan teror,” ucap Hilman.

Tiyo menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor dengan kode Inggris empat hari setelah BEM mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain ancaman penculikan, peneror juga mengirimkan pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung. “Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” bunyi pesan tersebut.

Tempo mengecek nomor tersebut melalui aplikasi Getcontact. Identitas pemilik nomor tersebut tidak tercantum. Menurut Tiyo, selain menerima ancaman dalam bentuk pesan WhatsApp, dia juga dikuntit dua orang saat berada di sebuah kedai. Penguntitan itu terjadi sehari setelah muncul ancaman. “Mereka memotret dan bergegas pergi,” kata Tiyo saat dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2026.

Protes BEM kepada Prabowo dilakukan dengan cara mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada perlindungan hak, kesehatan, gizi, dan pendidikan anak-anak di seluruh dunia. Surat yang dikirim pada 6 Februari lalu itu berisi soal tragedi siswa sekolah dasar yang bunuh diri di NTT karena diduga tidak mampu membeli pulpen dan buku sekolah seharga kurang dari Rp 10 ribu.

Menurut dia, peristiwa tersebut menjadi cermin kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses terhadap pendidikan. Kegagalan memberikan perlindungan terhadap anak itu tidak lepas dari kebijakan dan arah prioritas pemerintah.

Dalam surat itu, Tiyo mengatakan pemerintah gagal menentukan prioritas kemanusiaan. BEM melihat ironi karena pemerintah mampu menyumbang dana sebesar Rp 16,7 triliun untuk Board of Peace, sementara seorang anak bunuh diri karena tidak memiliki Rp 10 ribu untuk membeli pulpen dan buku demi sekolah.

BEM juga mengkritik anggaran pendidikan yang digunakan untuk kebijakan populis tanpa arah yang potensial menjadi ladang korupsi. Mereka mencontohkan proyek makan bergizi gratis setiap hari yang menyedot Rp 1,2 triliun. Program tersebut tidak menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural.