Eberta
PARTAI Golkar terus membuka keran komunikasi dengan partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, komunikasi dilakukan demi mewujudkan wacana koalisi permanen.
Ia menuturkan, sejauh ini fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berkomunikasi dengan partai koalisi, salah satunya Partai Gerindra. “Kami bicarakan soal pentingnya koalisi permanen sebagai suatu rentetan waktu jalan politik mulai hari ini sampai seterusnya,” kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Jumat, 13 Februari 2026.
Sarmuji menjelaskan, dalam perjalan politik ke depan, tentu bakal terdapat dinamika yang tidak selalu mulus. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah beserta partai koalisi bisa saja menjadi suatu dilema yang memicu perbedaan pandangan.
Dalam posisi seperti itu, kata dia, diperlukan fondasi koalisi yang kuat. Koalisi harus tetap solid bukan hanya di saat senang, tetapi juga saat menghadapi tantangan atau keputusan sulit yang mengharuskan partai koalisi setia mendukung pemerintah. “Golkar tidak akan pernah lari dari kesepakatan, maka kami dorong koalisi permanen,” ujar anggota Komisi VI DPR itu.
Ihwal durasi koalisi permanen hingga akhir Pemilu 2029, Sarmuji mengatakan saat ini belum ada pembahasan soal jangka waktu pasti. Golkar sebagai pengusul wacana terus membangun komunikasi untuk menentukan kesepakatan mengenai berapa lama koalisi akan dipertahankan. “Apakah 5 tahun penuh atau jangka panjang, kalau sudah sepakat soal koalisi permanen baru kita bisa bicarakan lanjut,” katanya.
Alasan Golkar mengusulkan pembentukan koalisi permanen pertama kali disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional I partai pada Sabtu, 20 Desember 2025. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menekankan koalisi permanen diperlukan untuk menjamin stabilitas politik dan mempercepat pengambilan keputusan pemerintah. “Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu, Ahad, 21 Desember 2025.
