KEMENTERIAN Pertahanan tengah bersiap menggelar pelatihan komponen cadangan (komcad) ntuk 4000 aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga pusat. Program ini direncanakan mulai berjalan semester pertama 2026 pada April mendatang. 

Kepala Pusat Komponen Cadangan Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Brigadir Hengki Yuda Setiawan mengatakan pelatihan akan berlangsung selama 1,5 bulan. Mereka akan ditempatkan di berbagai pusat pendidikan Tentara Nasional Indonesia. “Jadi ada yang di matra udara, darat, laut, pokoknya beda-beda,” kata Hengki saat ditemui di kantornya, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. 

Ia merinci terdapat enam pusat pendidikan yang akan menjadi lokasi pelatihan komcad ASN. Keenam lokasi tersebut di antaranya Pusat Kompetensi Bela Negara yang berada di Bogor, Jawa Barat; Markas Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI di Tangerang Selatan, Banten; serta Resimen Induk Kodam Jayakarta di Jakarta Timur. Kemudian, ada juga di Pusat Pendidikan Kesehatan Angkatan Darat di Jakarta Timur; Markas Brigif Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan; dan Pusat Bahasa TNI Angkatan Udara di Jakarta Timur. 

Kendati dilatih di pusat pendidikan dengan matra yang berbeda, Hengki mengatakan kurikulum pelatihan yang akan diterima para ASN tetap sama. Mereka akan dibekali ilmu psikologi pertahanan, berlatih baris berbaris untuk mengajarkan kedisiplinan, serta simulasi menghadapi ancaman militer maupun kondisi genting lain yang mengancam negara. “Jadi, orientasinya adalah mendukung komponen utama,” kata dia. 

Pelatihan komcad untuk 4000 ASN di 49 kementerian dan lembaga ini akan digelar secara bertahap. Mekanismenya, mereka akan dibagi ke dalam dua gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 2000 orang. Pelatihan gelombang pertama akan dilaksanakan mulai pertengahan April hingga Juni 2026. Sementara gelombang kedua akan berlangsung pada awal Agustus hingga pertengahan September. 

Adapun jumlah pegawai yang dikirim setiap instansi beragam, bergantung pada kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Untuk Kementerian Keuangan, misalnya, mereka akan mengirimkan 700 pegawai. Kemudian Kementerian Agama 130 orang, Kementerian Dalam Negeri 135 orang, dan terbanyak dari Kementerian Sosial dengan 700 pegawai. 

Menurut Hengki, kuota tersebut ditetapkan berdasarkan persentase jumlah ASN yang berusia 18-35 tahun yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga. “Sengaja kami bikin kuota berdasarkan persentase supaya adil. Jadi kalau misalnya jumlah ASN-nya sedikit, tapi kuotanya banyak, kan enggak adil,” kata dia.