Eberta
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons dugaan kebocoran 58 juta data pendidikan yang ramai diperbincangkan di media sosial. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya tengah menelusuri informasi yang beredar tersebut.
“Komdigi menanggapi dan menindaklanjuti secara serius isu dugaan kebocoran 58 juta data pendidikan yang tengah beredar di ruang publik,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu, 11 Februari 2026.
Menurut Alexander, berdasarkan informasi yang beredar terdapat dugaan penjualan akses application programming interface (API) yang berpotensi mengakibatkan kebocoran data siswa. Komdigi, kata dia, bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pendalaman serta investigasi teknis secara menyeluruh dan terkoordinasi.
“Proses penelusuran dan verifikasi teknis terus dilakukan guna memastikan validitas informasi yang beredar,” ujar dia.
Ia memastikan investigasi dilakukan secara komprehensif agar publik memperoleh informasi yang akurat dan tidak bersifat spekulatif. Kemkomdigi juga mengimbau masyarakat untuk mengecek ulang informasi yang ditemukan di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi.
Di sisi lain, saat dikonfirmasi, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat membantah adanya kebocoran data. “Sudah (ditelusuri). Tidak ada kebocoran. Itu hanya klaim mereka saja,” kata Atip.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar Mangihut Simatupang menyatakan tidak ada data mahasiswa yang bocor. “Saat ini tidak ada data mahasiswa yang bocor,” ujarnya.
Sebelumnya, lini masa media sosial X ramai mendiskusikan ihwal dugaan kebocoran data pendidikan. Unggahan itu muncul pada Ahad, 8 Februari 2026. Sebuah unggahan dari akun @bint**** menulis soal dugaan kebocoran itu.
“Pelaku dengan nama samaran ‘SN1F’ tidak hanya menjual file data lama, melainkan menawarkan jalur khusus yang memungkinkan pembeli untuk menyedot data siswa terbaru secara langsung dari server pemerintah kapan saja,” tulis akun itu, Ahad, 8 Februari 2026.
Selain itu, lanjut akun tersebut, data yang didapat oleh pembeli adalah data terkini yang terus diperbarui, bukan sekadar arsip masa lalu. “Sampel data yang dibagikan menunjukkan tingkat kedalaman informasi yang sangat spesifik,” tulis dia.
