Pemerintah Selidiki Dugaan Kebocoran 58 Juta Data Pendidikan

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah belum menemukan adanya indikasi dugaan kebocoran 58 juta data siswa Indonesia. Dugaan kebocoran data itu ramai dibicarakan oleh publik di media sosial X. Diduga 58 juta data itu diperjualbelikan di forum gelap (dark web).

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Itu sudah diklarifikasi oleh Kemendikdasmen, oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) bahwa tidak ada indikasi kebocoran dari sisi Pusdatin. Tapi, ini masih diselidiki,” kata Pratikno seperti dikutip dari Kompas pada Selasa, 10 Februari 2026.

Pratikno mengatakan, pemerintah bakal terus memastikan apakah benar ada kebocoran data pendidikan. Saat ini, kata Pratikno, investigasi masih terus dilakukan. “Sekarang tim dari BSSN, dari Komdigi termasuk dari Kemendikdasmen juga terus menginvestigasi,” kata dia.

Tempo telah berupaya mengkonfirmasi ihwal dugaan kebocoran data pendidikan tersebut ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah Abdul Mu’ti dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar Mangihut Simatupang. Namun, baru Togar yang memberikan respons.

Togar masih memastikan apakah data yang bocor itu data siswa atau data mahasiswa atau dari pendidikan tinggi. “Nanti saya cek dulu ya,” kata Togar saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp pada Selasa, 10 Februari 2026.

Sebelumnya, lini masa media sosial X ramai mendiskusikan ihwal dugaan kebocoran data pendidikan. Unggahan itu muncul pada Ahad, 8 Februari 2026. Sebuah unggahan dari akun @bint**** menulis soal dugaan kebocoran itu.

“Pelaku dengan nama samaran ‘SN1F’ tidak hanya menjual file data lama, melainkan menawarkan jalur khusus yang memungkinkan pembeli untuk menyedot data siswa terbaru secara langsung dari server pemerintah kapan saja,” tulis akun itu, Ahad, 8 Februari 2026.

Selain itu, lanjut akun tersebut, data yang didapat oleh pembeli adalah data terkini yang terus diperbarui, bukan sekadar arsip masa lalu. “Sampel data yang dibagikan menunjukkan tingkat kedalaman informasi yang sangat spesifik,” tulis dia.

  • Related Posts

    Masih Ada Mobil Dinas Dipakai Mudik, Sanksi dan Evaluasi Dinanti

    Jakarta – KPK mendapatkan informasi masih adanya pejabat yang menggunakan kedaraan dinas untuk mudik lebaran 1447 Hijriah. Kapoksi Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta aturan soal penggunaan mobil dinas…

    Sederet Fakta Arus Balik Lebaran 2026

    PEMERINTAH mengimbau para pemudik untuk menghindari puncak arus balik Lebaran 2026 yang jatuh pada 24, 28, dan 29 Maret 2026. Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca Kepala Korps Lalu Lintas…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *