Jakarta –

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka bersilaturahim ke kantor Kemensos, membahas pentingya akurasi data tunggal agar bantuan sosial dan program pemberdayaan berdampak nyata untuk mengentaskan kemiskinan.

Kedatangan Rieke disambut oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan, pertemuan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mengawal agar data nasional ke depan semakin akurat.

“Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat data kita. Jadi dengan perspektifnya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers, Selasa (10/2/2026).

Gus Ipul berterima kasih atas kepedulian dan keaktifan Rieke Diah Pitaloka sebagai wakil rakyat dalam memberikan perspektif dan pandangan mengenai pentingnya penguatan Satu Data Indonesia.

Dia menjelaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS dan dimutakhirkan bersama Kemensos, kini menjadi acuan seluruh program pemerintah.

Ke depan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan terutama berkenaan dengan pemutakhiran karena data bersifat dinamis. Pemutakhiran berkala dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta jajaran pemerintah menjadi kunci dalam menghadirkan data akurat, sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak.

Dalam konteks Kementerian Sosial (Kemensos), hal tersebut tercermin dari penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan yang tepat sasaran.

“Kalau bansosnya tepat sasaran, itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” jelas Gus Ipul.

Sebagai upaya mendukung data yang lebih akurat, Gus Ipul menekankan bahwa proses verifikasi dan validasi data saat ini telah dimulai dari tingkat paling bawah.

“Mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti, mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke. Jadi intinya semua yang kita diskusikan dalam rangka untuk menghadirkan data yang semakin akurat,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, ke depan apabila terdapat perubahan data, pemerintah akan berupaya melakukan sosialisasi secara bersama-sama, termasuk dengan pemerintah daerah dan wakil rakyat di parlemen, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Rieke menyampaikan pembenahan data merupakan persoalan mendasar yang selama ini kerap luput dari perhatian. Padahal, data yang aktual, akurat, dan relevan menjadi basis utama kebijakan pembangunan.

Rieke menekankan, kebijakan berbasis data menjadi kunci implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Kemensos sebagai salah satu leading sector.

Menurutnya, penguatan kebijakan berbasis data menemukan momentum sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, yang menegaskan pentingnya meningkatkan data yang akurat. Data, kata Rieke, harus menjadi arus utama seluruh kebijakan pemerintah.

“Kita tidak bisa lagi mengacu pada data-data yang kurang faktual, sehingga data-driven itu menjadi pengarusutamaan dari semua kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo,” kata Rieke Diah Pitaloka.

(prf/ega)