MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih membicarakan aturan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme. Ia menegaskan pemerintah bakal memperhatikan berbagai aspek ketika membahas ketentuan itu, yang rencananya akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden.

“Justru di situ semua saling dilihat kan, apa yang menjadi tugas pokok (TNI), kemudian juga dilihat satu skala,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026, seusai menghadiri rapat pimpinan TNI-Kepolisian Republik Indonesia.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme dibutuhkan karena ada perkembangan terbaru mengenai isu terorisme. Perubahan itu membutuhkan penyesuaian aturan. “Di situ kemudian dibutuhkan aturan-aturan dan dibutuhkan penanganan-penanganan yang dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan tersebut,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan peran TNI mengatasi terorisme tidak dibahas secara spesifik dalam rapat pimpinan TNI-Polri hari ini. “Di luar pembahasan rapim tadi,” kata dia.

Menyoal alasan ketentuan itu akan dituangkan dalam bentuk perpres, Prasetyo berdalih bahwa urusan ini hanya persoalan teknis. Sebabm Undang-Undang TNI baru saja direvisi pada 2025. “Kami melihat bahwa untuk mempercepat proses. Ini masalah kebutuhan saja. Barangkali kami akan mengaturnya tidak dimasukkan di dalam undang-undang,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, draf Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme beredar di masyarakat. Ketentuan dalam draf perpres itu menuai penolakan berbagai kalangan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menilai ketentuan dalam draf tersebut berbahaya bagi demokrasi dan berpotensi mendorong pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan dalam draf itu juga semakin memperluas kewenangan tentara di ranah sipil. 

Adapun Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur bahwa terorisme adalah tindak pidana. Karena itu, penanganannya harus melalui sistem peradilan pidana, yaitu polisi sebagai penegak hukum utama.

Hendardi mengkritik pendekatan militeristik yang tertuang dalam draf perpres tersebut. Di dalamnya, kata dia, pemerintah memberikan fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan terhadap aksi terorisme kepada TNI.

Menurut Hendardi, istilah “penangkalan” tidak ada dalam Undang-Undang Antiterorisme. Sehingga pemberian kewewenangan intelijen dan operasi teritorial kepada tentara untuk urusan domestik berarti menggeser penanganan terorisme dari penegakan hukum menjadi operasi militer.