KEPALA Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak tidak mempersoalkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan itu. Lembaga Indikator Politik Indonesia mencatat kepercayaan publik terhadap TNI sebesar 93 persen, menurut survei yang dirilis pada 8 Februari 2026. Angka itu menurun dibandingkan hasil sigi sebelumnya yang mencapai 95 persen.

“Enggak ada masalah karena orang menilai silakan saja, ya,” ucap Maruli seusai rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026.

Berdasarkan survei tersebut, penurunan tingkat kepercayaan publik kepada TNI disebabkan oleh meluasnya peran militer dalam urusan non-pertahanan. Maruli menilai penurunan tingkat kepercayaan ini wajar. “Memang, ya, kemungkinan sekarang tentara itu terkesan sudah mulai duduk di mana, itu pasti berpengaruh, digoreng-goreng dan lain sebagainya,” kata Maruli.

Adapun Maruli menegaskan bahwa prajurit TNI tidak menempati pos-pos pemerintahan di luar koridor yang termaktub dalam aturan. Sementara itu, menyoal keterlibatan TNI dalam proyek makan bergizi gratis atau MBG, Maruli menyebut tidak ada personel aktif yang duduk di kursi struktural Badan Gizi Nasional.

Ia berujar, wakil kepala BGN sudah berstatus purnawirawan. “MBG enggak ada kami. Ada wakil MBG, itu pensiun,” kata Maruli.

‎Indikator Politik Indonesia menyatakan TNI menjadi lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi dibanding yang lain. ‎Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 93 persen. Angka itu terdiri dari 15 persen publik sangat percaya dan 78 persen cukup percaya terhadap kinerja TNI.

‎Meski demikian, dia mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan negara itu sebetulnya mengalami penurunan. Berdasarkan sigi sebelumnya yang dirilis Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik pada TNI berada di atas 95 persen.

‎Burhanuddin mengatakan penurunan tingkat kepercayaan publik kepada TNI disebabkan oleh meluasnya peran militer dalam urusan non-pertahanan. “Sudah ada indikasi TNI masuk ke MBG, masuk ke Koperasi Merah Putih, dan seterusnya,” ucap dia dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Ahad, 8 Februari 2026.

‎Dia menjelaskan, perluasan peran TNI di luar urusan pertahanan justru berisiko terhadap citra lembaga tersebut. Sebab, dia menilai keterlibatan militer di urusan sipil akan membuat gesekan dan interaksi dengan masyarakat menjadi meningkat.