71.433 Siswa di Bandung Terindikasi Masalah Kesehatan Mental

PEMERINTAH Kota Bandung mengungkap hasil cek kesehatan gratis di sekolah. Dari data skrining terhadap 148.239 pelajar, sebanyak 71.433 siswa atau 48,19 persen terindikasi memiliki masalah kesehatan mental.

“Temuan paling menonjol terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, yaitu 49,09 persen siswa menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana lewat keterangan tertulis, Jumat, 6 Februari 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Di kalangan pelajar SMP sederajat, sebanyak 30,55 persen siswa menunjukkan masalah kesehatan jiwa. Kemudian 76,46 persen mengalami gejala ansietas (anxiety) atau kecemasan ringan, dan 7,89 persen terindikasi ansietas berat. Selain itu, 15,23 persen siswa SMP sederajat di Kota Bandung mengalami gejala depresi ringan dan 7,42 persen terindikasi depresi berat.

Sementara itu, di kalangan pelajar sekolah dasar (SD) sederajat, sebanyak 43.390 siswa dari 80.724 siswa yang diperiksa (53,75 persen) terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa yang didominasi gejala ansietas ringan dan depresi ringan. Sedangkan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) sederajat, tercatat 25,79 persen siswa terindikasi masalah kesehatan jiwa, sedangkan di sekolah luar biasa atau SLB mencapai 48,51 persen.

Anggota Majelis Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat M. Ilmi Hatta menilai kondisi kesehatan mental pelajar Bandung itu sudah masuk kategori lampu kuning dan membutuhkan intervensi profesional secara serius. Menurut dosen psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba) itu, di sekolah memang ada guru Bimbingan dan Konseling (BK), namun kewenangannya terbatas.

“Untuk kasus-kasus tertentu yang cukup berat tidak bisa hanya ditangani guru BK, harus ada psikolog yang turun langsung memberikan intervensi dan terapi kepada anak-anak yang bermasalah,” kata Ilmi.

Himpunan psikologi rencananya akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan intervensi di sekolah. Sementara untuk kewilayahan, bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan agar psikolog turun memberikan psikoedukasi kepada para orang tua tentang cara mendidik dan mendampingi anak yang baik dan benar. Kolaborasi ini akan diwujudkan melalui pelatihan guru BK, program training of trainers (ToT), pendampingan psikolog di sekolah, hingga kegiatan psikoedukasi bagi orang tua di tingkat kewilayahan.

  • Related Posts

    Pemotor Remaja di Puncak Bogor Tewas Usai Jatuh Lalu Tertabrak Motor Lain

    Jakarta – Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Seorang pengendara motor berusia 15 tahun tewas akibat kecelakaan tersebut. “Akibat dari…

    Bareskrim Segera Limpahkan Tersangka Judol dengan Barbuk Rp 55 M ke Jaksa

    Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menuntaskan penyidikan kasus perjudian onlina (Judol) dengan barang bukti Rp 55 miliar. Berkas perkara yang menjerat sejumlah tersangka telah dinyatakan lengkap (P21)…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *