Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Miftachul Akhyar dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir menyampaikan warkat undangan kepada jajaran PBNU untuk menghadiri pelaksanaan rapat pleno organisasi. Surat undangan rapat tersebut diterbitkan pada Rabu, 28 Januari 2026.

Ketua PBNU Rumadi Ahmad membenarkan ihwal undangan rapat pleno yang akan dihelat di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Januari 2026 hari ini. “Terkait akan datang atau tidak, belum tahu, masih ada kegiatan di luar,” kata Rumadi saat dimintai konfirmasi pada Kamis.

Ia tak mengetahui apa saja yang akan menjadi pembahasan dalam rapat pleno nanti. “Kalau dalam undangan tertulis penataan organisasi dan kelembagaan,” ujar mantan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan HAM KSP itu.

Dalam warkat undangan rapat pleno PBNU yang dilihat Tempo tertulis rapat pleno yang mengundang jajaran pengurus Mustasyar; Syuriyah; A’wan’ Tanfidziyah; Ketua Lembaga; dan Ketua Badan Otonom NU itu akan dihelat pada Kamis pukul 16.00 sore hari ini.

Surat bernomor 4834/PB.02/A.1.01.01/99/01/2026 itu juga menyebutkan, rapat pleno dilakukan dalam rangka normalisasi jalannya roda organisasi PBNU dan dengan merujuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar serta Pasal 58 Anggaran Rumah Tangga NU.

Adapun hasil rapat konsultasi jajaran Syuriyah dan Mustasyar PBNU yang juga dihadiri oleh Yahya Cholil Staquf di Pondok Pesantren Lirboyo, 25 Desember lalu menyepakati untuk segera menggelar muktamar ke-35. 

Sebelum bersepakat untuk segera menggelar muktamar, internal PBNU sempat terpecah. Musyawarah kubro dihelat di Pondok Pesantren Lirboyo pada 21 Desember 2025 lalu. Hasilnya, meminta kubu Rais Aam dan Yahya Cholil Staquf untuk berislah.

Konflik internal PBNU membuncah ketika jajaran Syuriah menggelar rapat harian di Hotel Aston, Jakarta, pada 20 November 2025. Hasil rapat itu adalah meminta Yahya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum dalam waktu tiga hari. 

Yahya dinilai melanggar AD/ART dan Peraturan Perkumpulan NU karena menghadirkan peneliti pro-Israel, Peter Berkowitz, sebagai narasumber dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional NU di Jakarta pada 15-16 Agustus 2025 serta dugaan penyimpangan tata kelola keuangan organisasi.

Kehadiran Berkowitz itu dinilai melanggar nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Jajaran Syuriyah bahkan mengangkat Penjabat Ketua Umum PBNU Zulfan Mustofa untuk menggantikan Yahya.

Yahya menolak permintaan tersebut hingga Syuriah memutuskan mencopotnya dari jabatan ketua umum pada 26 November 2025. Ia pun menentang pemecatan tersebut. Ia menilai pemecatan itu bertentangan dengan AD/ART organisasi.  

Yahya juga merotasi posisi Saifullah Yusuf dari jabatan Sekretaris Jenderal ke Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media pada 28 November 2025. Kubu Yahya lantas menunjuk Amin Said Husni sebagai pengganti Saifullah sebagai sekretaris jenderal.

Rentetan konflik itu membuat sesepuh NU dan Mustasyar PBNU menginisiasi serangkaian pertemuan di sejumlah pesantren, seperti di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri; Pesantren Tebuireng, Jombang; hingga Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo.