Rektor Unilak Dukung Polri di Bawah Presiden Agar Tak Terjebak Sekat Birokrasi

Pekanbaru

Rektor Universitas Lancang Kuning (Unilak), Riau, Prof Dr Junaidi menanggapi wacana reposisi kedudukan Polri di bawah kementerian. Junaidi mendukung penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden.

“Saya secara tegas menyatakan dukungan saya terhadap pernyataan Bapak Kapolri baru-baru ini yang menyatakan bahwa Polri akan tetap berada di bawah Presiden dan itu adalah keputusan yang sangat tepat dan sesuai,” kata Prof Junaidi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, independensi Polri dari kementerian adalah kunci profesionalisme. Dengan kedudukannya di bawah presiden, Polri bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Dan peran strategis Polri dalam menjaga Indonesia, dalam menjaga bangsa Indonesia itu posisinya ketika Polri di bawah Presiden,” imbuhnya.

Ia mengkhawatirkan jika Polri diletakkan di bawah kementerian, ruang gerak kepolisian akan terhambat oleh sistem birokrasi yang panjang.

“Ketika ada wacana Polri akan berada di bawah satu kementerian, justru itu akan melemahkan posisi Polri, karena nanti akan terjebak oleh pola birokrasi dan tugas Polri, peran Polri tidak boleh terhambat dengan pola-pola birokrasi,” jelasnya.

Prof Junaidi yang juga merupakan Guru Besar di Unilak ini mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden.

“Saya menegaskan bahwa saya mendukung penempatan Polri di bawah presiden. Mari sama-sama kita mendukung agar Polri lebih baik, bekerja lebih profesional dan Polri bisa menjaga kita semua,” pungkas Prof Dr Junaidi.

(mea/fjp)

  • Related Posts

    Banjir Rendam Ratusan Rumah di Kampung Sawah Imbas Luapan Kali Cakung

    Jakarta – Ratusan rumah warga di Kampung Sawah, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), terendam banjir pagi ini. Banjir terjadi akibat Kali Cakung meluap. “Di sini sudah lebih dari dua kali…

    PBNU Gelar Rapat Pleno setelah Sepakat Agendakan Muktamar

    Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Miftachul Akhyar dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir menyampaikan warkat undangan kepada jajaran PBNU untuk menghadiri pelaksanaan rapat pleno organisasi. Surat undangan rapat tersebut diterbitkan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *