INFO TEMPO – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan melakukan penguatan sistem pelayanan kesehatan. Langkah ini diambil dengan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan primer serta penerapan zonasi wilayah kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty berujar, penguatan sistem pelayanan kesehatan bertujuan untuk memastikan pemerataan  sekaligus mengurangi kepadatan pasien di rumah sakit, khususnya rumah sakit umum daerah (RSUD). Dengan penguatan layanan primer, penerapan zonasi kesehatan, serta kolaborasi lintas fasilitas kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis sistem pelayanan kesehatan akan semakin responsif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya.

Fusia Meidiawaty berujar bahwa transformasi sistem kesehatan saat ini diarahkan agar masyarakat tidak selalu bergantung pada rumah sakit, melainkan dapat memperoleh pelayanan optimal di fasilitas kesehatan tingkat pertama. “Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi kunci. Puskesmas harus percaya diri menangani kasus sesuai kewenangannya, dan rumah sakit berperan sebagai rujukan untuk kasus yang memang membutuhkan penanganan lanjutan,” ujar Fusia.

Fusia menjelaskan, dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 6 juta jiwa, Kabupaten Bogor membagi pelayanan kesehatannya ke dalam enam wilayah zonasi kesehatan. Setiap wilayah telah didukung oleh RSUD sebagai rumah sakit rujukan utama, sehingga sistem pelayanan dan rujukan dapat berjalan lebih terarah dan efisien.

Melalui zonasi ini, rujukan pasien diharapkan tidak lagi lintas wilayah secara tidak perlu. Pasien dari wilayah barat, misalnya, akan diarahkan ke rumah sakit rujukan terdekat di wilayahnya, tanpa harus menuju pusat kota apabila fasilitas sudah tersedia.

“Zonasi ini penting agar pelayanan lebih cepat dan merata. Tidak logis jika pasien dari wilayah barat harus dirujuk jauh, padahal di wilayahnya sudah ada RSUD,” ujarnyanya.

Ia mengungkapkan, saat ini Kabupaten Bogor memiliki 101 Puskesmas, dengan 37 diantaranya merupakan Puskesmas DTP (rawat inap) yang mampu menangani kasus gawat darurat tertentu, termasuk layanan ibu dan bayi. Dinas Kesehatan mendorong terbentuknya jejaring kuat antara Puskesmas dan rumah sakit di masing-masing wilayah.

Melalui jejaring tersebut, dokter Puskesmas dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis rumah sakit, sehingga kasus dengan kategori zona hijau hingga kuning dapat ditangani di Puskesmas tanpa harus langsung dirujuk ke IGD rumah sakit.

“Kita ingin Puskesmas tidak sekadar menjadi tempat rujukan administratif, tapi benar-benar menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menyelesaikan banyak kasus,” kata Fusia.

Fusia menuturkan, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kepadatan IGD di wilayah barat Kabupaten Bogor, seperti Leuwiliang dan sekitarnya. Menurut dia, kepadatan tersebut bukan disebabkan lambatnya pelayanan, melainkan tingginya jumlah kunjungan masyarakat.

Sebagai solusi, Dinas Kesehatan bersama manajemen rumah sakit telah mendorong, penambahan ruang dan tempat tidur rawat inap, optimalisasi ruangan yang tersedia, penguatan kolaborasi Puskesmas–rumah sakit, penugasan dokter spesialis untuk kunjungan berkala ke Puskesmas.

“Langkah ini diharapkan dapat menekan lonjakan pasien IGD serta meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat primer,” ujarnya.

Seluruh kebijakan dan penguatan sistem kesehatan tersebut bermuara pada satu prinsip utama, yakni menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, murah, cepat, dan tepat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.

“Pelayanan kesehatan harus merata. Masyarakat tidak boleh bingung ketika sakit, dan tidak boleh terhambat oleh jarak maupun sistem,” kata Fusia. (*)