Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia bergabung Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah mewanti-wanti Indonesia harus waspada menjadi bagian dari struktur internasional baru pimpinan AS yang memiliki potensi berseberangan dengan PBB dan hukum internasional.

“Mengingat keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut mengikat adanya, hendaknya diwaspadai jika Indonesia berpotensi menjadi bagian dari sebuah struktur internasional baru pimpinan Amerika Serikat, yang memiliki potensi berseberangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Internasional,” kata Teuku kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Teuku mengatakan, secara konstitusional, masyarakat Indonesia patut menghargai keputusan yang telah dibuat oleh Prabowo. Dia menilai keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan pertimbangan rasional.

“Dengan memperhatikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional Indonesia, dan sejalan dengan tujuan pendirian Republik Indonesia, untuk turut mendukung perdamaian dunia,” ujarnya.

Menurut Teuku, pemerintah Indonesia dituntut kehati-hatian yang sangat tinggi usai memutuskan bergabung dengan badan inisiasi Trump itu. Dia berharap komitmen pemerintah Indonesia dalam menjunjung kemerdekaan Palestina tidak dihancurkan mekanisme internal badan tersebut.

“Dituntut kehati-hatian yang sangat tinggi, agar niat baik pemerintah Indonesia ini dalam praktiknya kelak tidak dihancurkan oleh mekanisme pengambilan keputusan dalam Board of Peace, yang tidak mengindahkan seluruh Resolusi dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjunjung tinggi marwah masyarakat Palestina dan masa depan Palestina melalui Solusi Dua Negara,” ujarnya.

Prabowo Teken Piagam Dewan Perdamaian

Prabowo hadir dalam perkenalan anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Dalam perkenalan itu, Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian.

Perkenalan Dewan Perdamaian itu berlangsung dalam annual meeting di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), dipimpin oleh Donald Trump. Prabowo jadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir langsung.

Dalam sambutannya, Trump menegaskan pembentukan Board of Peace melibatkan banyak negara dan terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Donald Trump menyapa setiap kepala negara dan kepala pemerintah yang hadir. “Sebagai presiden, saya mengakhiri 8 perang itu dalam 9 bulan. Termasuk Kamboja dan Tailan,” ujar Trump.

Setelah sambutan, kepala negara dan pemerintah kemudian dipanggil untuk menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Prabowo kemudian duduk di sisi kiri Trump untuk menekan piagam tersebut.