Jakarta –

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyambut baik rencana perluasan penerima makan bergizi gratus (MBG) kepada anak dari pernikahan siri hingga putus sekolah. Kendati demikian, ia tak setuju jika MBG menyasar lansia hingga guru lantaran sudah melenceng dari tujuan awal.

“Saya menyambut baik adanya rencana perluasan penerima manfaat supaya semua anak usia sekolah mendapat akses terhadap program MBG. Termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan siri dan pernikahan dini. Intinya tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak dengan latar belakang yang berbeda,” kata Yahya Zaini kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Legislator Golkar ini menilai perluasan manfaat penerima MBG untuk lansia hingga tenaga administrasi sekolah sudah melewati jalur seharusnya. Ia menyinggung prioritas pemenuhan gizi dari awal adalah untuk anak usia sekolah, balita, ibu menyusui dan ibu hamil.

“Tapi saya tidak setuju dengan rencana perluasan penerima manfaat menjangkau lansia, guru, tenaga administrasi sekolah dan tukang kebun. Karena mereka bukan sasaran utama dari program MBG. Sasaran utama anak-anak usia sekolah serta kelompok 3 B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita). Terkait masih adanya kasus keracunan, Januari 2026 sudah ada 10 kasus, saya minta BGN memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan SOP di lapangan,” kata Yahya.

Ia meminta BGN bersama jajaran di daerah melakukan rapat secara rutin untuk pengawasan standar operasional prosedur (SOP). Ia mengatakan perlu ada evaluasi secara berkala menyikapi hal itu.

“Selama ini BGN sudah berhasil membangun 19 ribu SPPG dengan penerima manfaat sebanyak 55 juta orang. Tapi apakah tujuan utama dari MBG untuk meningkatkan gizi penerima manfaat sudah tercapai atau belum. Hal ini belum ada evaluasinya. Misalnya kalau anak sekolah sejauh mana tingkat kebugarannya, kerentanan terhadap penyakit,” ujar Yahya.

“Kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita sejauh mana dampaknya terhadap penurunan angka stunting. Artinya BGN jangan hanya fokus terhadap target kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah target kualitas, khususnya terhadap peningkatan gizi dari penerima manfaat,” sambungnya.

Ia mengatakan penyaluran MBG ke lansia hingga guru baik, tetapi sudah melenceng dari tujuan awal. Ia menyebut sasaran utama MBG di luar negeri pun hanya untuk anak-anak usia sekolah.

“Ya sudah melenceng dari tujuan semula. Di negara lain, sasaran utama MBG hanya anak-anak usia sekolah,” katanya.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya melakukan pengecekan secara detail terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengatakan masih ada penerima manfaat yang belum menerima MBG.

“Bahwa banyak pesantren yang tidak terdata di Kementerian Agama dan itu adalah penerima manfaat,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dadan juga mengatakan masih ada sejumlah anak-anak balita yang belum terdata sebagai penerima MBG. Salah satu contohnya yakni anak dari pernikahan siri karena tidak memiliki NIK.

“Kemudian banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil ibu menyusui yang belum terdata dalam sistem kenegaraan seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri itu tak punya NIK,” terangnya.

(dwr/ygs)