Eberta
KETUA Umum (Ketum) Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Dia mengklaim keinginan Prabowo memiliki kesamaan dengan visi partainya yaitu kemandirian.
“Prabowo sering mengatakan bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri, kita harus mandiri di negeri sendiri. Itu yang menjadi salah satu visi yang memang kita sama,” kata dia di Jakarta Internasional Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dia mengatakan dukungan kepada Prabowo masih dinamis. Namun, dia berkata partai yang didirikan pada Januari 2025 ini sejauh ini mendukung program pemerintah.
Tolak Pilkada Tidak Langsung
Kendati begitu, mantan politikus Perindo ini mengatakan partainya tidak sejalan dengan isu pilkada tidak langsung. Partai Gema menolak kepala daerah dipilih DPRD karena tidak demokratis.
“Kalau pemilihan itu dipilih DPRD, maka kami anggap itu menjadi kemunduran,” kata dia.
Menurut dia, Partai Gema Bangsa memiliki visi desentralisasi politik. Desentralisasi politik memberikan kewenangan daerah untuk seluas-luasnya membangun daerah. Dia menilai desentralisasi politik bisa menjadi satu solusi menyelesaikan kebuntuan demokrasi akibat ulah partai politik.
Partai Gema Bangsa akan melakukan deklarasi partai politik baru di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Sabtu, 17 Januari 2026. Sekjen Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan mengatakan, Prabowo diundang ke acara deklarasi. Namun, dia tidak bisa hadir.
Rencananya, deklarasi akan dihadiri oleh 514 pengurus daerah dan ada 1.124 pengurus seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi.
Usul menggulirkan kembali pilkada lewat DPRD disampaikan Partai Golkar usai menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu, 20 Desember 2025. Partai berlambang pohon beringin ini beralasan pilkada langsung berekses pada kian mahalnya ongkos politik.
Sejauh ini, partai politik pendukung pemerintahan Prabowo menyatakan mendorong wacana pilkada lewat DPRD. Dari 8 partai politik yang ada di parlemen, hanya PDIP yang menyatakan gamblang menolak wacana ini.
Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai alasan pilkada dipilih rakyat atau langsung memakan ongkos politik besar tak relevan dan berlogika. Staf Divisi Advokasi ICW Seira Tamara mengatakan, jika usul pilkada dipilih DPRD dilatari pertimbangan mahalnya ongkos politik yang harus digelontorkan hingga penyelenggaraan pilkada langsung rentan praktik politik uang, wacana pilkada lewat DPRD justru tak mengatasi persoalannya. “Pilkada dipilih DPRD justru meningkatkan ruang transaksi politik yang tidak dapat diawasi masyarakat,” kata Seira.
Sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis pada Rabu, 7 Januari kemarin menunjukkan mayoritas publik menolak pilkada tak langsung. Jumlah masyarakat yang menentang wacana tersebut mencapai 68 persen dari total responden survei.
Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan angka 66 persen merupakan nilai yang besar dalam survei opini publik. Menurut dia, perolehan angka di atas 60 persen merepresentasikan hasil yang masif dan sistemik. “Dalam opini publik, ketika melewati batas 60 persen daripada persetujuan publik, itu berarti efeknya sudah besar,” kata Ardian saat memaparkan hasil riset, Rabu lalu.
