AKADEMISI yang tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA menilai agenda Presiden Prabowo Subianto mengundang 180 guru besar perguruan tinggi negeri dan swasta tidak menyentuh problem mendasar pendidikan dan hanya menghamburkan uang negara.

Anggota Dewan Pengarah KIKA, Herlambang Perdana Wiratraman, mengkritik agenda tersebut sebagai pemborosan uang negara karena mengundang guru besar dalam jumlah yang besar di tengah berbagai persoalan yang mendera Indonesia. Pemangkasan anggaran pendidikan besar-besaran, Herlambang mencontohkan bagian dari dampak makan bergizi gratis, proyek ambisius Prabowo yang menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kualitas pendidikan. 

KIKA menyarankan anggotanya tidak terlibat dalam agenda Presiden Prabowo yang tidak jelas tujuannya. “Forum itu hanya bersifat top down,” kata Herlambang dihubungi pada Kamis, 15 Januari 2026. 

Dalam deretan nama 180 guru besar yang Prabowo undang terdapat sejumlah profesor yang bergabung dengan KIKA. Satu di antaranya guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Masduki. Sejumlah guru besar UII, termasuk Masduki menolak memenuhi undangan Prabowo untuk berdialog tentang peran perguruan tinggi mendukung Asta Cita.

Masduki menilai forum itu hanya seremonial mendengar pidato klaim keberhasilan Prabowo. Dia menyebutkan forum itu tidak cukup bermakna untuk mendorong berbagai kebijakan yang substansial. Contohnya, pentingnya otonomi akademisi di kampus, kesejahteraan dosen, dan fungsi kontrol kampus terhadap negara. 

Masduki dan Herlambang membahas undangan Prabowo melalui Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi yang beredar di kalangan akademisi. Mereka berefleksi dari forum sebelumnya yang hanya bersifat seremonial.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan sejumlah rektor kampus negeri dan swasta membahas dunia pendidikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 13 Maret 2025. Menurut Herlambang, forum kali ini tak akan jauh berbeda dengan pertemuan yang tidak menyentuh masalah yang dihadapi kampus. 

Daftar nama 180 guru besar muncul dalam surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ratusan guru besar itu dijadwalkan bertemu Prabowo pada Kamis siang, 15 Januari 2026.

Warkat bertanggal 9 Januari 2026 itu menyertakan agenda bertajuk taklimat dan dialog bersama presiden. Surat undangan itu diteken Direktur Jenderal Khairul Munadi. Dalam surat itu, kementerian menyertakan teknis biaya transportasi  peserta dan menginap di hotel selama satu hari untuk peserta dari luar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. 

Guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuly Qodir, menolak datang 
dengan alasan tidak sanggup mendengarkan pidato berapi-api Prabowo selama berjam-jam. Undangan Prabowo kepada guru besar itu, menurut dia, mirip dengan kebiasaan Presiden Soeharto pada era Orde Baru. “Guru besar hanya bisa manggut-manggut pada Soeharto. Mereka tak berani kritis,” katanya.

Bedanya, menurut Zuly, pada gaya komunikasi. Pidato Prabowo cenderung berapi-api menunjukkan keberhasilan program pemerintah dan Soeharto berceramah dengan suara yang kalem. Keduanya, menurut Zuly, sama-sama ingin menunjukkan bahwa mereka punya kekuasaan yang lebih besar ketimbang para intelektual kampus.

Forum itu, kata dia, akan berjalan tidak seimbang karena para profesor tidak leluasa mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Kehadiran guru besar hanya menjadi alat legitimasi dan afirmasi bahwa Prabowo-Gibran sukses menjalankan Asta Cita. “Padahal, forum itu belum tentu mewakili suara ilmuwan seluruh Indonesia,” kata dosen ilmu pemerintahan itu. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum merespons perpesanan WhatsApp Tempo ihwal  sejumlah guru besar yang mengkritik undangan tersebut. Pesan yang dikirim ke nomor petugas protokol Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sesuai yang tertera dalam surat undangan itu juga belum direspons.