Komisi XII DPR Dukung Arahan Prabowo ke ESDM 'Jangan Kutip-kutip'

Jakarta

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Kementerian ESDM agar tidak ‘kutip-kutip’ terkait eksplorasi minyak dan gas (migas). Komisi XII DPR mendukung penuh arahan Prabowo tersebut.

“Kami mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian ESDM agar tidak mengutip di depan terkait eksplorasi minyak dan gas,” kata Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, Senin (12/1/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bambang menyebut pesan Prabowo sudah jelas kepada Kementerian ESDM. Bambang mengatakan, Komisi XII DPR akan selalu mengawasi pengelolaan minyak dan gas untuk menghindari praktik yang diwanti-wanti presiden.

“Arahan kepala negara clear dan tegas. Komisi XII DPR akan menegakkan dan menjalankan fungsi pengawasan agar ketersediaan pasokan energi masa depan terjamin demi dapat berdaulat,” kata Bambang.

Komisi XII DPR juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung meresmikan megaproyek kilang terintegrasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina. Komisi XII DPR RI berterima kasih atas apresiasi Prabowo terhadap kerja Pertamina.

“Komisi XII berterima kasih kepada Presiden atas apresiasi terhadap kerja Pertamina,” kata Bambang.

Bambang mendukung arahan Prabowo agar Pertamina lebih menghasilkan lagi untuk negara dan bangsa. Dia menyebut RDMP Pertamina sebagai langkah terbaru menuju Indonesia mandiri dalam bidang energi.

Bambang pun menyatakan komisi bidang energi di DPR ini siap memberikan dukungan agar target mandiri di bidang energi bisa tercapai. Dia juga mendukung upaya Prabowo agar bangsa tidak tergantung dengan pihak luar untuk urusan energi,

“Komisi XII DPR mengapresiasi Pertamina atas upayanya dapat mewujudkan RDMP Balikpapan. Ini merupakan langkah penting dalam upaya menuju kemandirian energi,” kata Bambang.

(idn/tor)

  • Related Posts

    Jaksa Agung Buka Munas Persaja, Harap Jaksa Bisa Beri Masukan ke Pemerintah

    Jakarta – Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin membuka Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja). Burhanuddin meminta para jaksa bisa memberi masukan kepada pemerintah. “Dulu kita bisa menekan pemerintah ya dengan…

    KPK Cecar 11 Saksi soal Cara Walkot Madiun Paksa Pengusaha Berikan CSR

    Jakarta – KPK memeriksa sebelas saksi terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan tersangka Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. KPK mendalami cara Maidi memeras pengusaha untuk memberikan CSR. “Para saksi…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *