JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan lebih dari 1.000 anak diduga mengalami keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG. Angka tersebut merupakan akumulasi jumlah kasus keracunan MBG yang terjadi selama Januari 2026.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyatakan kasus paling mencolok terjadi di Grobogan, Jawa Tengah, dengan 658 korban. Kemudian disusul Mojokerto, Jawa Timur, sebanyak 261 korban. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 75 korban, dan di Kendari, Sulawesi Tenggara, sebanyak 66 korban. “Bahkan belum mencapai pertengahan bulan, jumlah korban sudah menembus lebih dari 1.000 anak,” katanya melalui siaran pers pada Senin, 12 Januari 2026. 

Ubaid menekankan rentetan kasus ini bukan insiden teknis semata. Persoalan ini menyangkut nyawa anak-anak Indonesia yang seharusnya dijamin keselamatannya oleh negara.

Menurut Ubaid, negara tidak boleh mereduksi tragedi ini menjadi sekadar deretan angka statistik. Setiap korban, kata dia, adalah tubuh anak yang tersiksa karena muntah, pusing, lemas, trauma, dan kehilangan rasa aman di sekolah.

“Ini tubuh-tubuh kecil yang tumbang di sekolah. Negara tidak boleh berlindung di balik jargon gizi sambil tutup mata terhadap penderitaan anak-anak,” kata Ubaid.

Ubaid berpendapat melonjaknya jumlah kasus keracunan meski tahun telah berganti membuktikan bahwa Presiden dan Badan Gizi Nasional selama ini belum menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki MBG. Ia menilai program ini tidak memiliki keberpihakan yang sungguh-sungguh pada perlindungan anak. Sebaliknya, ia melihat negara masih mendahulukan elektabilitas program dibanding keselamatan anak. 

“Yang terlihat adalah, apa pun risikonya, selama program ini terus dipaksakan dan kroni-kroni di sekitarnya tetap menikmati aliran keuntungan, keselamatan anak bukan lagi prioritas utama,” kata Ubaid.

Pada saat yang sama, JPPI juga mendapat beberapa laporan dari sejumlah guru dan orang tua murid yang didiskriminasi ketika mengkritik atau membuka suatu kasus keracunan kepada publik. Ubaid meminta pemerintah mengevaluasi, alih-alih meminta siswa dan penerima manfaat lain untuk menerima peristiwa buruk tersebut. 

“Setiap anak dan sekolah adalah pemilik sah program ini, bukan penerima belas kasih negara. Pemilik berhak bertanya, menolak, mengoreksi, dan menggugat,” kata dia.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo. Namun ia pernah berbicara soal target nol keracunan saat konferensi pers 1 tahun program MBG pada 8 Januari 2026. Nanik ketika itu mengatakan insiden seperti keracunan atau masalah yang terjadi dalam program makan bergizi gratis di luar kendali manusia. 

Ia tak dapat memastikan ke depan apakah tidak akan ada lagi kejadian atau masalah yang timbul dalam program tersebut. “Untuk mencapai zero (insiden), itu Allah yang menggaransi, ya,” ucapnya. Meski begitu, Nanik menyampaikan pihaknya akan berusaha keras untuk meminimalkan masalah, terutama kasus keracunan.