KEMENTERIAN Haji dan Umrah menegaskan bahwa pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi tidak bisa dilakukan secara instan. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan proyek tersebut harus melalui serangkaian tahapan administrasi dan teknis, dari pembelian aset hingga proses lelang dan pembangunan fisik.

“Pembangunan kampung haji ini tidak bisa instan. Tahun ini belum bisa digunakan, bahkan 2026 juga belum, karena prosesnya masih berjalan,” kata Dahnil saat ditemui di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Ahad, 11 Januari 2026.

Menurut Dahnil, pembelian salah satu aset yang menjadi bagian dari rencana kampung haji, yakni hotel Novotel, baru akan rampung sekitar April. Sementara itu, aset lain yang berada di kawasan wakaf masih berada pada tahap awal, yakni proses bidding atau lelang. “Yang di lahan wakaf itu masih bidding. Jadi belum bisa bicara persentase pembangunan,” ujarnya.

Dahnil menjelaskan, pembangunan kampung haji membutuhkan waktu karena harus menyesuaikan dengan regulasi dan mekanisme yang berlaku di Arab Saudi. Pemerintah, kata dia, memilih menempuh proses bertahap agar proyek tersebut berjalan aman secara hukum dan keuangan.

Koordinasi lintas lembaga juga masih terus dilakukan, termasuk dengan Danantara selaku pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset. Pemerintah ingin memastikan setiap tahapan pembangunan kampung haji dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Kampung haji direncanakan menjadi kawasan terpadu untuk mendukung pelayanan jemaah Indonesia, dari akomodasi, layanan kesehatan, hingga pusat komando penyelenggaraan haji. Namun Dahnil menegaskan fokus utama Kementerian Haji dan Umrah saat ini tetap pada pembenahan layanan jemaah yang bersifat langsung.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan pelayanan jemaah berjalan baik. Pembangunan kampung haji adalah solusi jangka panjang,” katanya.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji, Ichsan Marsha, menjelaskan bahwa kementerian itu tidak berwenang memantau progres pembangunan kampung haji. “Sebab, terkait dengan pembangunan dan yang mengelola full Danantara. Kemenhaj dalam hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025 bertugas menjalankan optimalisasi penggunaan kampung haji,” ujarnya saat dihubungi pada Senin, 29 Desember 2025.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meninjau langsung lokasi hotel dan lahan yang akan dibangun sebagai kampung haji. Dia mengatakan fasilitas tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, serta perlindungan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

“Langkah ini merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo untuk membenahi pelayanan haji yang selama ini kerap menjadi sorotan,” kata Andre saat meninjau lokasi di Mekah, dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin, 29 Desember 2025.

Andre mengklaim hotel Novotel Takher, yang terdiri atas tiga tower, sudah siap digunakan untuk jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026. Hotel tersebut memiliki total 1.461 kamar dan saat ini tercatat memiliki tingkat hunian 100 persen.