ISU penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung kembali mengemuka. Rencana mengembalikan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai bukan sekadar perubahan mekanisme, melainkan ancaman serius bagi demokrasi lokal karena berpotensi memangkas peran rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Senior Fellow Populi Center Thomas Pepinsky mengatakan, isu penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai upaya sentralisasi kekuasaan. Menurut Thomas, pilkada melalui DPRD bakal menjadi kesempatan untuk menghilangkan suara rakyat di tingkat lokal.

Pilkada langsung, kata dia, merupakan cara penting bagi masyarakat untuk menagih pertanggungjawaban kepala daerah. “Mereka ingin bisa ‘menghukum’ bupati, walikota, dan gubernur mereka secara langsung,” ujar Thomas dalam diskusi outlook demokrasi di Indonesia dan Asia Tenggara, yang diselenggarakan oleh Populi Center, di Jakarta, pada Kamis, 8 Januari 2026.

Thomas menuturkan, karakteristik pemilihan langsung di tingkat lokal (pemilihan gubernur, bupati/walikota, DPRD) berbeda dengan karakteristik pemilihan langsung di tingkat nasional (pemilihan presiden, DPR, dan DPD). “Ini adalah tingkat politik yang berbeda, sehingga implikasi strategis dan politiknya pun berbeda,” ujar dia.

Pada November 2025 lalu, lembaga riset Populi Center melakukan survei nasional untuk menilai perkembangan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun berkuasa. Survei tersebut juga menelusuri isu politik sekaligus kepemiluan lainnya, seperti preferensi cara memilih.

Survei Populi Center yang dilakukan pada 12–20 Oktober 2025 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lebih menyukai pemilihan anggota legislatif secara langsung dengan memilih nama calon di surat suara (84,3 persen), bukan melalui tanda gambar partai (13 persen).

Dukungan terhadap mekanisme pilkada secara langsung juga sangat kuat. Sebagian besar masyarakat lebih menyukai gubernur dipilih melalui pemilihan umum (89,6 persen), dibanding ditunjuk oleh pemerintah pusat (5,8 persen) atau dipilih oleh DPRD Provinsi (2,3 persen).

Pola yang sama juga terlihat pada cara memilih bupati/walikota, sebagian besar masyarakat lebih suka memilih langsung (94,3 persen) daripada dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota (4,1 persen).

Isu mengembalikan sistem pilkada melalui DPRD kian mencuat belakangan ini. Ide itu semakin menggelinding lantaran Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berulang kali menyampaikan keinginan menghidupkan kembali mekanisme tersebut, termasuk dalam perayaan ulang tahun partai yang dihadiri Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengisyaratkan dukungannya.

Isu perubahan mekanisme pemilihan dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung ini bergema menjelang penyusunan revisi atas Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Berbagai partai politik merapatkan diri pada wacana itu. Antara lain, partai-partai Koalisi Indonesia Maju, seperti Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Elite keempat partai tersebut bahkan bertemu di rumah Bahlil pada 28 Desember 2025, yang diduga membahas agenda pilkada lewat DPRD.

Partai NasDem juga mendukung wacana pilkada tak langsung itu. Teranyar, Partai Demokrat juga menyatakan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo. Sementara, Partai Keadilan Sejahtera tampak masih ragu-ragu. Mereka menyebut akan memutuskan sikap resmi dalam pembahasan revisi UU Pemilu di DPR. Kini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi satu-satunya partai di parlemen yang menolak pilkada lewat DPRD.

Pilihan Editor: