DIREKTUR Democracy and Election Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pilkada tidak langsung akan memberi karpet merah untuk oligarki daerah.

Neni menilai usulan ini bukan sekadar solusi teknis atas biaya politik tinggi, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Ia juga menepis argumen bahwa pilkada langsung boros anggaran adalah logika yang menyesatkan. Menurut dia, demokrasi memang berbiaya karena itu adalah investasi untuk akuntabilitas. Namun mengubah pilkada menjadi tidak langsung tidak berarti menghemat. 

“Dengan mengalihkan pemilihan ke DPRD, biaya politik tidak akan hilang. Ia hanya akan berpindah dari panggung terbuka ke “pasar gelap” transaksional di ruang-ruang tertutup,” kata Neni dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Ahad, 4 Januari 2026.

Neni berpendapat pilkada tak langsung justru membuka potensi politik uang semakin pekat karena kandidat hanya perlu melobi puluhan anggota dewan, bukan meyakinkan jutaan rakyat. 

“Satu kursi bisa dihargai dengan biaya yang sangat tidak wajar,” ujar dia. 

Di samping itu, pilkada tidak langsung akan membuat laporan dana kampanye jauh dari transparan dan akuntabel. Neni mengatakan partai dan kandidat kerap kali mengeluh karena biaya politik mahal, tetapi tidak pernah tercermin dalam laporan dana kampanye. 

“Kandidat hanya melaporkan dana kampanye asal-asalan dan prosedural untuk menggugurkan kewajiban,” ujarnya.

Temuan DEEP Indonesia di Pemilihan Serentak 2024, ada 13 temuan kandidat kepala daerah yang melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang minim. Padahal mereka sangat sering melakukan kampanye serta baliho dan spanduk terpasang dimana-mana. 

Neni mengatakan, apabila yang menjadi alasan pilkada dipilih oleh DPRD adalah biaya politik yang mahal, solusinya bukan mengubah sistem pemilihan, tetapi transparansi dana kampanye. Transparansi dana kampanye penting agar publik dapat melihat secara komperhensif termasuk menjawab dan membongkar apakah benar atau tidak ada mahar politik yang sudah ditetapkan di internal partai.

Selain dari sisi biaya, pilkada tidak langsung juga mencabut mandat rakyat secara paksa. Neni mengatakan pilkada langsung adalah instrumen utama di mana rakyat memiliki kuasa penuh untuk menentukan nasib daerahnya. 

“Mengembalikan pemilihan ke DPRD sama saja dengan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen,” kata dia.

DEEP Indonesia memandang ini sebagai bentuk elite capture, di mana kepala daerah nantinya tidak lagi berutang budi kepada konstituen, melainkan kepada segelintir pimpinan fraksi partai politik.

Konsekuensi lain pilkada tak langsung adalah disintegrasi dan hilangnya kontrol publik. Neni mengatakan, berdasarkan pemantauan Deep Indonesia terhadap berbagai isu krusial di daerah—seperti penanganan bencana di Sumatera dan konflik sumber daya alam—kepala daerah yang dipilih langsung memiliki beban moral dan legitimasi untuk hadir di tengah rakyat.

“Jika dipilih DPRD, kepala daerah akan menjadi “petugas partai” yang lebih takut dicopot oleh koalisi dewan daripada dihujat oleh rakyat yang sedang menderita,” kata Neni.

Isu pilkada tak langsung merupakan isu lama. Namun isu ini kembali mencuat pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025. Saat itu Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya mengusulkan pilkada lewat DPRD. Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu meminta usulan tersebut dikaji secara hati-hati agar tidak dianulir lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 20 Desember 2025 kemudian memutuskan mendukung pilkada melalui DPRD dan akan mengusulkannya dalam pembahasan paket Undang-Undang Pemilu pada 2026.

Dorongan pilkada tak langsung usulan Golkar itu kemudian menguat di sejumlah partai anggota koalisi pemerintah seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Elite keempat partai itu bahkan sempat berkumpul di rumah Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Ahad, 28 Desember 2025. Dalam pertemuan itu diduga mereka membahas agenda pilkada melalui DPRD.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan secara terbuka bahwa partainya mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut dia, sistem pilkada langsung yang saat ini diterapkan di Indonesia justru memiliki banyak kerugian. 

“Alasannya sederhana, berbiaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” kata laki-laki yang kerap disapa Cak Imin itu dalam unggahan media sosial X @cakimiNOW pada Kamis 1 Januari, 2026.