PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar pertemuan awal tahun dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Persamuhan itu berlangsung di Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Jumat sore hingga malam, 2 Januari 2026.

Prabowo bersama Dasco, Prasetyo, Sugiono, dan Teddy membicarakan setidaknya dua hal. “Dalam pertemuan tersebut dibahas, penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan,“ tulis Teddy dalam takarir di akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Meski begitu, Teddy tidak menjelaskan lebih jauh penugasan apa yang diberikan Prabowo kepada mereka.

Adapun pada pertemuan tersebut, Prabowo juga membahas laporan Dasco terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Dasco menyampaikan catatan penanganan bencana itu dalam kapasitasnya selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR.

Bencana ekologis berupa banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi sekaligus. Mala itu meluas di 52 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Per Sabtu pagi, 3 Januari 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan sebanyak 1.157 jiwa tewas dan 165 lainnya masih hilang akibat bencana tersebut. Sementara ratusan ribu warga di ketiga provinsi masih mengungsi. 

BNPB juga melaporkan bencana banjir dan longsor Sumatera mengakibatkan kerusakan sebanyak 178.479 unit rumah, 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, hingga terputusnya 81 jalan dan 34 jembatan. 

Sebelumnya, pada 1 Januari 2026, Prabowo mengawali tahun baru dengan menggelar rapat penanganan dampak bencana dan langkah-langkah rehabilitasi secara langsung di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor paling parah. 

Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan dari jajarannya mengenai penanganan dampak bencana, termasuk soal pembangunan hunian untuk pengungsi dan rencana langkah-langkah pemulihan yang akan dikerjakan oleh pemerintah selama masa rekonstruksi dan rehabilitasi.