Jakarta –

Pemerintah Indonesia dan sejumlah negara-negara di Timur Tengah menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina. Para menteri di negara Timur Tengah menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin parah akibat cuaca buruk, termasuk hujan lebat dan badai.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun X, Jumat (2/1/2026) sejumlah negara yang prihatin dengan kondisi Gaza yakni Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Kerajaan Arab Saudi, Qatar, dan Republik Arab Mesir.

“Para menteri menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan yang tidak memadai. Kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang rusak, runtuhnya bangunan-bangunan yang rusak, dan paparan suhu dingin yang disertai kekurangan gizi, telah secara signifikan meningkatkan risiko terhadap kehidupan warga sipil, termasuk akibat wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, dan individu dengan kerentanan medis,” tulis Kemlu RI.

Kemlu RI menyampaikan, para menteri negara tersebut juga memberikan apresiasi atas upaya berkelanjutan organisasi dan badan PBB, khususnya UNRWA, serta lembaga swadaya masyarakat kemanusiaan internasional yang terus membantu warga Palestina di tengah kondisi yang sangat sulit. Para menteri menegaskan bahwa Israel harus memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa pembatasan di Gaza maupun Tepi Barat.

“Mereka menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa batasan, mengingat peran integral mereka dalam respons kemanusiaan di Jalur Gaza. Setiap upaya untuk menghambat kemampuan mereka untuk beroperasi tidak dapat diterima,” ujarnya.

Kemlu RI menyebut para menteri kembali menegaskan dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Mereka menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam implementasi rencana tersebut guna memastikan keberlanjutan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza, serta membuka jalan menuju kehidupan yang bermartabat dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

“Dalam konteks ini, mereka menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak dan bermartabat untuk melindungi penduduk dari kondisi musim dingin yang parah,” jelasnya.

Mereka juga menyerukan komunitas internasional menegakkan tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan Israel agar segera mencabut pembatasan masuk dan distribusi bantuan penting. Bantuan yang dimaksud meliputi tenda, bahan tempat tinggal, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, serta dukungan sanitasi.

“Para menteri menuntut agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Jalur Gaza secara penuh, segera, dan tanpa hambatan melalui PBB dan badan-badannya, termasuk rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit, serta pembukaan Penyeberangan Rafah dua arah sesuai ketentuan dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump,” imbuhnya.

(dek/lir)