PRESIDEN Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa elemen buruh akan menemui Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk membahas tentang upah minimum provinsi atau UMP 2026. Pertemuan itu digelar usai para buruh menyatakan penolakan atas penetapan UMP Jakarta sebesar Rp 5,73 juta.

“Minggu depan kami akan membangun dialog informal dengan Wagub DKI Jakarta,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring pada Jumat, 2 Januari 2026.

Menurut Iqbal yang juga bertindak sebagai Presidium Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mereka tengah merundingkan waktu yang cocok untuk pertemuan itu. Adapun KSPI mendorong UMP Jakarta sebesar Rp 5.898.511 sesuai dengan angka ideal kebutuhan hidup layak (KHL).

Mereka memiliki sejumlah alasan mengapa mendorong kenaikan upah hingga Rp 5,9 juta di Jakarta. Pertama, untuk mendorong kenaikan kelayakan hidup pekerja di Jakarta yang mendapat upah minimum lebih rendah daripada di Bekasi dan Karawang. Apalagi masa berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan adalah 10-15 tahun.

Alasan kedua, kata Said Iqbal, adalah untuk meningkatkan daya beli terutama di Jakarta. Peningkatan UMP dinilai bisa mengatasi daya beli yang menurun beberapa waktu ke belakang. Kemudian, alasan ketiga adalah untuk mengejar selisih antara jumlah pendapatan dan biaya hidup di Jakarta yang dilaporkan membutuhkan Rp 15 juta per bulan.

Menurut Iqbal, sejumlah buruh dari berbagai daerah akan kembali berdemo sampai tuntutan UMP tersebut dipenuhi. Buruh yang akan demo di Jakarta juga menyuarakan besaran upah agar sesuai rekomendasi wali kota dan bupati, bukan yang ditetapkan resmi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Tanggal 8 Januari 2026 ribuan buruh dari DKI Jakarta akan bergabung dengan buruh Jawa Barat aksi kembali di Istana atau DPR,” kata Said.

Para buruh itu akan berkonvoi menggunakan sepeda motor dari jalan Pantura, Priangan Timur hingga menuju ke jalan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sepeda motor dipilih karena dianggap lebih hemat ongkos dibanding menyewa armada bus.

Kedua tuntutan itu telah disampaikan oleh para buruh yang menggelar aksi di BSI Tower, kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin siang, 29 Desember 2025. Sejumlah elemen buruh yang turun ke jalan antara lain dari KSPI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), hingga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Adapun sejumlah pemerintah daerah telah mengumumkan besaran UMP tahun depan dengan nominal yang beragam, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam PP Pengupahan terbaru, rumus perhitungan kenaikan upah tahun depan adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Rentang koefisien alfa dari pusat untuk UMP 2026 berada di angka 0,5 hingga 0,9.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa rapat Dewan Pengupahan diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan indeks alfa 0,75. “Dengan demikian UMP Jakarta naik Rp 333.115 dari sebelumnya Rp 5.396.761,“ ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan UMP dan UMSP Jabar tahun depan masing-masing mencapai Rp 2.317.601 dan Rp 2.339.995. Dedi Mulyadi mengatakan, khusus upah minimum sektoral yang diusulkan kabupaten/kota tersebut, yang ditetapkan untuk ketentuan sektor mengikuti peraturan pemerintah.

Dedi menyatakan nilai UMK dan UMSK tersebut paling ideal. “Kalau dalam pandangan saya ideal. Tapi, menurut pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah. Kan, itu biasa. Tapi pemerintah berada di tengah,” ucapnya.