PRESIDEN Partai Buruh Said Iqbal meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berhenti melakukan pencitraan di media sosial. Menurut Said Iqbal, politikus Partai Gerindra itu kerap melakukan pencitraan ketika berurusan dengan para buruh di Jawa Barat.

Salah satu yang disoroti Partai Buruh adalah saat Dedi Mulyadi atau yang karib disapa KDM menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 untuk Jawa Barat. Menurut Said Iqbal, saat ini besaran upah di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat tidak sesuai dengan penetapan dari wali kota dan bupati.

“Kami meminta Deddy Mulyadi, jangan pencitraan. KDM ini jangan pencitraan. Sudah kembalikan saja SK UMSK 19 Kabupaten Kota se-Jawa Barat sesuai rekomendasi bupati dan walikotanya,” kata Iqbal dalam konferensi pers yang digelar daring pada Jumat, 2 Desember 2025.

Keputusan yang dimaksud Iqbal adalah Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 yang diteken Dedi pada 24 Desember 2025. Buruh mempersoalkan perihal penetapan UMSK yang hanya berlaku untuk 12 kabupaten/kota saja. Padahal Jawa Barat memiliki total 27 kota dan kabupaten.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tengah menyusun revisi keputusan UMSK tersebut. Namun, menurut Said Iqbal, revisi itu justru lebih parah dari penetapan upah awal.

“Revisi UMSK itu membuat buruh pabrik kecap dan pabrik roti upahnya mendekati Rp 6 juta. Tapi pabrik elektronik multinational company seperti Samsung, Epson, Panasonic, upahnya lebih rendah dari pabrik kecap. Enggak masuk akal,” kata dia. 

Menurut dia, penetapan upah buruh pabrik yang lebih tinggi dibanding gaji pegawai perusahaan multinasional adalah strategi Dedi agar terlihat berpihak pada buruh. Dedi Mulyadi, kata Iqbal, ingin terlihat sebagai pemimpin yang mencegah badai pemberhentian kerja.

Namun, bagi Iqbal, tindakan itu hanya kamuflase semata. Sebab, dia menuding mantan Bupati Purwakarta itu melakukan kebohongan ketika berinteraksi dengan para buruh. Misalnya hanya bersedia menemui buruh ketika di depan kamera.

“Dan anehnya nggak mau ketemu dengan buruh, tapi melalui media sosial. Sudah cukup lah sosial medianya. Pemilu 2029 masih lama. Tidak usah pencitraan,” tutur Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Dalam waktu dekat, serikat buruh hendak kembali menggelar demonstrasi di Istana Negara dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta. Salah satu tuntutannya adalah agar Dedi mengembalikan UMSK 2026 di Jawa Barat sesuai rekomendasi bupati dan wali kota.

KSPI juga berencana mendaftarkan gugatan atas penetapan UMSK 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jawa Barat pada 5 atau 6 Januari 2026.

Adapun sejumlah pemerintah daerah telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi tahun depan dengan nominal yang beragam, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam PP Pengupahan terbaru, rumus perhitungan kenaikan upah tahun depan adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Rentang koefisien alfa dari pusat untuk UMP 2026 berada di angka 0,5 hingga 0,9.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan UMP dan UMSP Jabar tahun depan masing-masing mencapai Rp 2.317.601 dan Rp 2.339.995. Ia mengatakan, khusus upah minimum sektoral yang diusulkan kabupaten/kota tersebut, yang ditetapkan untuk ketentuan sektor mengikuti peraturan pemerintah.

Dedi menyatakan nilai UMK dan UMSK tersebut paling ideal. “Kalau dalam pandangan saya ideal. Tapi, menurut pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah. Kan, itu biasa. Tapi pemerintah berada di tengah,” ucapnya.