MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memberikan tanggapan ihwal dugaan adanya sekolah yang meminta jatah Rp 1.000 kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu menjadi temuan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Mu’ti mengatakan, semua hal yang berkaitan dengan MBG bukanlah kewenangan kementerian pendidikan. “SPPG dan MBG itu di luar otoritas Kemendikdasmen,” kata Mu’ti lewat pesan tertulis pada Rabu, 31 Desember 2025.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menanggapi temuan dari JPPI itu. Dadan bilang, temuan itu harusnya disertai dengan data yang lengkap agar BGN dapat menindaklanjuti. “Sebaiknya detailkan saja agar kami bisa cross-check. Bagaimana bisa kami cek kalau masih abu-abu,” kata Dadan saat dikonfirmasi.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji sempat mengungkapkan lembaganya menemukan pungli di sekolah terkait dengan MBG. Temuan itu didasarkan pada laporan orang tua siswa ataupun SPPG. “Ada sekolah yang jumlah muridnya ribuan meminta Rp 1.000 per anak per hari. Kalau muridnya 5.000, itu bisa Rp 5 juta per hari,” kata Ubaid dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun: Rapor Pendidikan 2025” di Bakoel Coffee, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025.

Menurut Ubaid, posisi tawar sekolah besar sehingga membuat dapur MBG menyanggupi permintaan tersebut. Selain itu, dapur MBG masih memperoleh keuntungan yang besar meski memenuhi permintaan sekolah itu. Namun praktik setoran itu berdampak pada kualitas makanan yang diterima siswa. “Menu yang diterima anak-anak bahkan nilainya diperkirakan tidak sampai Rp 10 ribu per porsi, sementara jatah makanan dikurangi,” ujar Ubaid.