MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendata secara rinci warga terdampak bencana. Pendataan diperlukan untuk mempercepat penyaluran bantuan dan kompensasi dari pemerintah pusat.

“Untuk (rumah) yang rusak ringan dan sedang ini, saya mohon Wali Kota, Bupati, Gubernur, segera datakan orang-orangnya dan alamatnya, by name by address, supaya segera bisa diberikan kompensasi oleh pemerintah pusat,” kata Tito saat kunjungan ke Kota Sibolga, Sumatera Utara, yang dikutip dari siaran pers, Ahad, 21 Desember 2025.

Tito mengatakan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga yang rumahnya rusak berat dan hilang merupakan tanggung jawab negara. Dia mengatakan pemerintah pusat akan membangunkan kembali rumah warga melalui skema gotong royong lintas kementerian.

Pada tahap awal, pemerintah akan membangun 200 unit hunian tetap di Sibolga secara bertahap dan berkelanjutan. “Yang rusak berat dan hilang itu tanggung jawab negara untuk kami bangun,” ujar dia, yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. 

Banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Sumatera. Ketiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan hunian tetap di Sibolga merupakan bagian dari program pemulihan setelah bencana yang dikoordinasikan Kementerian PKP. Pemerintah menargetkan pembangunan awal sebanyak 2.600 unit hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Instruksi itu disampaikan Presiden saat menggelar sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, 15 Desember 2025. Ia mengungkapkan rumah dibangun mulai pada Ahad, 21 Desember 2025. Prabowo menyebut hunian itu berpeluang langsung dijadikan rumah tetap.

Pemerintah, kata dia, akan menggunakan tanah negara, termasuk lahan PTPN atau konsesi hutan jika diperlukan. Ia juga memastikan anggaran pembangunan telah disiapkan melalui APBN, yang diklaim berkat kebijakan pemangkasan anggaran sejak awal pemerintahannya.

Korban jiwa masih bertambah sejak bencana terjadi pada akhir November lalu. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 21 Desember 2025 pukul 06.00, total korban jiwa di tiga provinsi terdampak mencapai 1.090 orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka dan ratusan masih dinyatakan hilang.

Di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal tercatat 370 orang dengan 2.300 korban luka. Aceh menjadi provinsi dengan korban paling banyak dengan 472 orang meninggal dunia disertai sekitar 4.300 warga luka-luka. Adapun Sumatera Barat mencatat 248 korban jiwa dan 382 orang luka-luka, menempatkan Aceh sebagai episentrum korban dalam bencana ekologis ini.