PEMERINTAH Provinsi Aceh sedang mempersiapkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascacencana Aceh. Juru bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA mengatakan masa tanggap darurat bencana Aceh akan berakhir pada 25 Desember 2025.

Tiga puluh hari sejak 25 Desember 2025 itu, pemerintah pusat dan daerah akan mempersiapkan dokumen dan roadmap Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

“30 hari Sejak berakhirnya masa tanggap darurat pada 25 Desember 2025, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal dan kementerian, harus mempersiapkan Dokumen R3P,” kata Muhammad dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 Desember 2025.

Dia menjelaskan pemerintah Aceh sudah menggelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Aceh pada Jumat, 19 Desember 2025. Rapat koordinasi itu digelar oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Rapat dihadiri jajaran pemerintah Aceh, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. “Rakor dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko Infrastruktur bersama Sekda Aceh M. Nasir,” kata dia. 

Rapat koordinasi membahas beberapa agenda yaitu penanganan pascabencana, pelaksanaan tanggap darurat tahap II yang berakhir pada 25 Desember 2025, rencana rehabilitasi – rekonstruksi, mitigasi resiko bencana, serta kebutuhan dan skema pendanaan. Dalam rapat itu, MTA mengatakan pemerintah Aceh menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar proses rehabilitasi-rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan terpadu. 

“Lebih jauh, rapat koordinasi ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah konkrit yang dapat segera dilaksanakan di lapangan,” kata dia.

MTA mengatakan pemerintah pusat memastikan ketersediaan lahan bila terjadi kendala dalam relokasi dan pembangunan hunian tetap korban bencana. Pemerintah pusat juga menentukan kepastian hukum bila terjadinya perluasan bentangan sungai akibat banjir. 

“Beberapa hal penting lainnya terkait pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak yang membutuhkan kebijakan pemerintah,” kata dia. 

Setelah masa tanggap darurat selesai, pemerintah akan mempersiapkan Dokumen R3P. MTA mengatakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta jajaran mempersiapkan 4 hal untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi. 

Pemerintah pusat dan daerah diminta menyingkronisasi dan memvalidasi data kerusakan insfrastruktur antara pusat dan daerah. Lalu, pendampingan kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan R3P oleh Pemerintah daerah. Kemudian, AHY meminta penyusunan roadmap rehabilitasi-rekonstruksi dan monitoring.

“Terakhir perlu ada monitoring dan evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan. Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan 2 minggu sekali terhadap semua tahapan pelaksanaan hasil rapat koordinasi,” kata dia. 

MTA mengatakan pemerintah Aceh akan mengambil langkah-langkah percepatan terutama terkait pendataan dan penyusunan R3P. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan segera dilakukan dalam menghadapi masa pemulihan setelah masa tanggap darurat berakhir pada 25 Desember ini. 

Korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor masih bertambah setelah bencana yang melanda Sumatera itu terjadi pada akhir November lalu. Jumlah korban banjir Sumatera yang meninggal bertambah 31 jiwa dalam pendataan tiga hari terakhir.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per 21 Desember pukul 06.00, korban jiwa bencana Sumatera mencapai 1.090 jiwa. Jumlah korban jiwa akibat bencana Sumatera masih berpotensi meningkat. Sebab BNPB mencatat terdapat 186 orang yang masih belum ditemukan atau hilang. BNPB juga melaporkan ada lebih dari 7 ribu jiwa mengalami luka-luka.

Korban jiwa paling banyak tercatat di Provinsi Aceh. Sebanyak 472 jiwa meninggal imbas banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah paling ujung utara nusantara tersebut. Sekitar 4,3 ribu orang di Provinsi Aceh juga mengalami luka-luka akibat bencana ekologis itu.

Di Provinsi Sumatera Utara, BNPB mencatat ada 370 korban meninggal. Sebanyak 2,3 ribu orang mengalami luka-luka. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, jumlah korban jiwa sebanyak 248 orang dan 382 lainnya mengalami luka-luka.

BNPB juga mencatat terdapat 147.236 rumah rusak akibat banjir dan tanah longsor. Ribuan fasilitas publik, termasuk sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah yang tersebar di tiga provinsi tersebut juga mengalami kerusakan setelah diterjang banjir dan tanah longsor.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah segera membangun rumah hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana Sumatera. Dia mengklaim pemerintah memiliki anggaran dan sudah disiapkan untuk pembangunan hunian itu.