WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyepakati penguatan struktur organisasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren melalui pembentukan lima direktorat teknis. Kesepakatan tersebut diambil dalam kegiatan finalisasi penyusunan organisasi dan tata kerja (ortaker) Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama.

Menurut Syafi’i, struktur baru ini disiapkan tidak hanya untuk mendukung institusi pesantren dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam aspek dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa peningkatan status kelembagaan dari direktorat menjadi direktorat jenderal merupakan bentuk politik rekognisi dan afirmasi negara atas peran historis serta kontribusi pesantren bagi bangsa. Syafi’i berujar, penguatan kelembagaan ini harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa mencabut akar tradisi pesantren.

“Pembentukan Ditjen Pesantren ini adalah mandat sejarah dan kebutuhan organisasi. Kami sepakati struktur yang paling ideal agar negara bisa hadir secara utuh, tidak hanya dalam fungsi pendidikan, tetapi juga mengawal fungsi dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat yang selama ini menjadi kekuatan pesantren,” ujar Syafi’i dikutip dari keterangan tertulis di laman Kementerian Agama, Ahad, 21 Desember 2025.

Pembahasan dan penyusunan ortaker tersebut menyepakati struktur terdiri atas sekretariat ditjen dan lima direktorat teknis. Lima direktorat itu di antaranya Direktorat Pendidikan Pesantren; Direktorat Pendidikan Ma’had Aly; Direktorat Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an; Direktorat Pemberdayaan Pesantren; serta Direktorat Pengembangan Dakwah Pesantren.

Struktur ini dinilai sebagai formulasi paling komprehensif untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren). Adapun beleid tersebut menegaskan tiga fungsi utama pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Syafi’i menyebut, pembentukan direktorat khusus di bidang dakwah dan pemberdayaan merupakan langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat.

“Dengan adanya Direktorat Pemberdayaan Pesantren dan Direktorat Pengembangan Dakwah Pesantren, kami ingin memastikan pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan penjaga harmoni sosial di tengah masyarakat,” ujar Syafi’i.

Sebelumnya pada Rabu, 22 Oktober 2025 atau bertepatan dengan Hari Santri Nasional, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.

Nasaruddin menuturkan persetujuan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui surat bernomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025. Dalam surat itu, Presiden memerintahkan Kementerian Agama segera membentuk Direktorat Jenderal Pesantren untuk menjadi perangkat pemerintah yang bertugas mengkonsolidasikan pesantren secara nasional.

Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren akan menggantikan struktur lama di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang selama ini hanya menangani urusan pendidikan pesantren.

Usulan pembentukan direktorat jenderal ini bergulir sejak 2019 atau saat Lukman Hakim Saifuddin masih menjabat Menteri Agama. Namun implementasi usul tersebut mandek hingga 2021. Kementerian Agama di bawah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas lantas kembali mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 2021 dan 2023.