MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kerusakan kantor desa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera akan diambil alih pemerintah pusat. Tito Karnavian mengatakan total ada 360 kantor desa yang rusak ringan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan ada 25 kantor desa yang mengalami rusak berat.

Tito mengatakan, untuk yang rusak ringan, pemerintah pusat akan melihat apakah pemerintah daerah mampu memperbaikinya. “Kalau tidak mampu kita akan ambil alih dan untuk yang rusak berat nanti kami ajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Tito mengapresiasi pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang bergerak cepat memulihkan dampak bencana. Pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran belanja tidak terduga kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota sebesar Rp 268 miliar.

“Sudah diterima semua oleh tiga provinsi, masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar di 52 kabupaten/kota dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan,” kata Tito. 

Adapun Kementerian Keuangan akan mempermudah penyaluran transfer ke daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan TKD akan ditransfer tanpa syarat salur khusus untuk daerah terdampak bencana.

“Karena kami memahami teman-teman pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia, dan jangan sampai terhambat oleh administrasi penyaluran,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025. 

Suahasil menyebutkan total TKD yang akan dibebaskan dari syarat salur pada 2026 mencapai Rp 43,8 triliun. Pemerintah pusat juga akan memberikan keringanan bagi daerah yang masih memiliki pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pernah diberikan pada masa pandemi.

Suasahil menuturkan banyak pemerintah daerah yang menggunakan pinjaman tersebut untuk membangun infrastruktur. Kementerian, kata dia, akan melakukan asesmen terhadap kondisi infrastruktur yang terdampak bencana dan membuka opsi restrukturisasi hingga penghapusan pinjaman.

Untuk pemulihan bencana pada 2026, pemerintah menganggarkan dana siap pakai sebesar Rp 250 miliar dan dana cadangan bencana sebesar Rp 5 triliun. Suahasil mengatakan dana ini masih bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan.