Jakarta –

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv melakukan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) bersama Badan Pangan Nasional (NFA). Kegiatan digelar di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Menurutnya, gerakan pangan murah ini sebagai upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat jelang hari raya natal 2025 dan tahun baru 2026 (nataru).

“Gerakan Pangan Murah adalah salah satu program pemerintah bekerja sama dengan DPR RI di Komisi IV. Saya lihat antusiasnya agak lumayan masyarakat yang mengikuti program pemerintah gerakan pangan murah tersebut. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, mudah-mudahan bisa meringankan sedikit,” kata Rajiv melalui keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Adapun gerakan pangan murah yang digelar Rajiv di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini berupa beras, minyak, daging, dan komoditas pertanian lainnya.

Untuk itu, Anggota Fraksi Partai Nasdem ini mengapresiasi Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional yang telah menyiapkan vendor secara baik dan profesional. Sebab, Rajiv mengecek langsung produk-produk yang dihasilkan sangat bagus kualitasnya seperti sayur mayur.

“Saya cek barang-barangnya seperti timun bagus. Bahkan, produknya dari Kabupaten Bandung ini bukan dari tempat lain. Kita Komisi IV DPR RI mengapresiasi Bulog dan Bapanas yang telah menyiapkan vendor-vendor dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rajiv mengatakan gerakan pangan murah ini sebagai respon langsung atas tekanan harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar operasi pasar temporer, tetapi bagian dari intervensi negara untuk memastikan pangan sebagai hak dasar warga tetap terjangkau terutama kelompok rentan.

“Fluktuasi harga pangan tidak bisa dibaca sebagai persoalan distribusi, tetapi juga cerminan lemahnya koordinasi hulu-hilir sektor pangan nasional. Di tengah ancaman perubahan iklim, ketidakpastian global, dan dinamika produksi dalam negeri, negara tidak boleh bersikap pasif,” jelasnya.

Oleh karena itu, Rajiv memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pangan nasional agar tidak menjauh dari kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, keberhasilan sektor pangan tidak diukur dari surplus angka semata, tetapi dari sejauh mana rakyat bisa mengakses pangan dengan harga wajar dan kualitas yang layak.

“Pangan adalah urusan keadilan. Ketika harga pangan tidak terkendali, yang terancam bukan hanya dapur rakyat, tetapi juga ketahanan bangsa,” tegasnya.

Untuk itu, Rajiv mengingatkan kehadiran langsung pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di tengah masyarakat melalui pangan murah merupakan bentuk keberpihakan nyata, sekaligus sinyal bahwa stabilitas pangan tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

“Melalui gerakan pangan murah, pemerintah pusat dan daerah agar menjadikannya sebagai model kebijakan berkelanjutan, bukan agenda insidental,” pungkasnya.

(anl/ega)