MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan membangun ribuan unit rumah permanen untuk korban bencana Sumatera. Rencana pembangunan rumah permanen itu merupakan hasil rapat antara Kementerian Perumahan dan beberapa anggota kabinet lainnya, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Mereka adalah Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. 

Maruarar mengatakan pembangunan hunian permanen itu akan dimulai pada Desember ini. “Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” kata dia seusai menghadiri rapat tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, pada Rabu, 17 Desember 2025.

Rapat itu merupakan tindak lanjut dari penanganan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November 2025. Selama tiga pekan penanganan bencana itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal sebanyak 1.050 orang per Selasa malam, 16 Desember 2025. Jumlah korban meninggal ini kemungkinan bertambah lantaran 200 orang masih dinyatakan hilang.

Maruarar belum menyebutkan lokasi pembangunan rumah permanen di tiga provinsi tersebut. Tapi, politikus Partai Gerindra ini menjamin lokasi yang dipilih akan memenuhi standar prosedur hukum dan bukan lokasi rawan bencana. Sebab, pemerintah telah memastikan lahan yang dipilih tidak bersengketa secara hukum dan layak untuk dijadikan hunian tetap. 

“Jangan sampai kita memindahkan, merelokasi rakyat yang kena bencana, banjir, longsor ke tempat yang tidak aman,” kata dia. 

Maruarar juga mengklaim bahwa tempat relokasi korban bencana Sumatera itu sudah mempertimbangkan kebutuhan sosial para penghuninya. Ia meminta pemilihan lokasi didasarkan pada akses ke satuan pendidikan, tempat bekerja, dan pasar tempat berbelanja. 

“Saya minta betul karena kita mengerti filosofis perumahan, rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun, tapi kehidupannya berpindah,” katanya. 

Ia mengklaim, pembangunan 2.603 unit hunian permanen ini tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana untuk pembangunan rumah tersebut berasal dari bantuan organisasi sosial kemanusiaan, Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 (unit) dari saya pribadi 103 (unit),” kata Maruarar.

Ia melanjutkan, saat ini lintas kementerian dan lembaga sedang berkonsolidasi untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan rencana itu berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu alur birokrasi tidak boleh menghambat penanganan pascabencana di Sumatera.