WAKIL Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mewanti-wanti supaya kebijakan pembebasan dan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa terdampak bencana tak disertai persyaratan yang berbelit.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai rencana kebijakan ini merupakan langkah yang baik. Namun, dia menyoroti implementasinya di lapangan nanti.

“Jangan sampai mahasiswa yang rumahnya hanyut atau orang tuanya menjadi korban, masih dibebani dengan syarat administrasi yang rumit,” kata Kurniasih, dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi PKS, Ahad, 14 Desember 2025. 

Kurniasih mendesak agar kampus dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melakukan aksi “jemput bola” menggunakan data terpadu kebencanaan. Dengan demikian, bantuan bisa langsung dirasakan oleh mahasiswa tanpa birokrasi berbelit.

Tak hanya itu, Kurniasih juga menyoroti nasib mahasiswa di perguruan tinggi swasta alias PTS yang juga terdampak bencana. Dia menegaskan pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam memberikan bantuan pendidikan.

Fraksi PKS pun mendorong adanya skema bantuan afirmatif atau dana taktis untuk mahasiswa PTS di wilayah terdampak bencana. Hal ini guna memastikan tidak ada mahasiswa PTS yang putus kuliah. “Bencana tidak memilih status kampus negeri atau swasta. Saudara-saudara kita yang kuliah di PTS juga banyak yang terdampak ekonominya,“ kata dia. 

Kemendiktisaintek sebelumnya menyatakan tengah menyiapkan tujuh rencana dukungan pemulihan bencana Sumatera bagi mahasiswa maupun dosen. Tahap pemulihan ini akan dimulai pada Januari mendatang.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Mohammad Fauzan Adziman menyebut, salah satu upaya pemulihan adalah pembebasan UKT bagi mahasiswa terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Pembebasan UKT satu sampai dua semester,” kata Fauzan di ruang rapat Komisi X DPR pada Senin, 8 Desember 2025.

Dari data yang dihimpun Kemendiktisaintek, ada lebih dari 18 ribu mahasiswa dan 60 perguruan tinggi yang terdampak bencana Sumatera. Aceh, kata Fauzan, adalah provinsi dengan jumlah perguruan tinggi terdampak paling banyak, yaitu 31 perguruan tinggi, 1.183 dosen, serta 15.081 mahasiswa.

Sumatera Utara, 14 perguruan tinggi, 20 dosen, 2.408 mahasiswa. “Sementara Sumatera Barat 15 perguruan tinggi, 103 dosen, dan 615 mahasiswa terdampak,” ujar Fauzan.