Pembangunan Sekolah Rusak Usai Bencana di Sumatera Mulai Februari 2026

Jakarta

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengupayakan pembangunan sekolah yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar). Pembangunan sekolah rusak ditargetkan dimulai pada Februari 2026.

Abdul Mu’ti mengatakan saat ini pihaknya terus menghimpun data terkait seluruh sekolah yang terdampak bencana alam di tiga provinsi tersebut beserta skala kerusakannya.

“Sekarang sudah kami himpun datanya, mudah-mudahan di Februari 2026 itu sudah kami mulai pembangunan sekolah-sekolah yang rusak,” kata Abdul Mu’ti dilansir Antara, Sabtu (13/12/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya saat ini sudah membuat tiga skenario pembelajaran darurat dengan mengelompokkan skala kerusakan sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam tersebut.

Salah satu skenario itu ialah pembelajaran darurat selama 0-3 bulan bagi sekolah-sekolah yang terdampak, namun masih memiliki beberapa ruang kelas layak pakai untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Pada kondisi sekolah yang demikian, pihaknya memberlakukan sistem belajar bergantian sembari pihaknya memperbaiki kerusakan pada sekolah tersebut.

Sementara skenario kedua ialah pembelajaran darurat selama 3-12 bulan, dan skenario yang ketiga ialah pembelajaran darurat hingga 3 tahun bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat bahkan roboh total.

“Karena kalau di sekolah yang sudah memang roboh total, bangun baru itu kan perlu waktu yang lama tentunya. Bahkan sebagian ada yang memang harus relokasi. Artinya, bangun baru di lokasi yang baru, nah mencari tanahnya itu kan perlu waktu juga,” ujarnya

(rfs/rfs)

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *