DIASPORA Indonesia di Sydney, Australia berunjuk rasa memprotes penetapan mantan Presiden Soeharto dan mantan Panglima Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD Sarwo Edhie Wibowo sebagai pahlawan nasional. Demo berlangsung untuk menyambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 12 November 2025.

Di Sydney, Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney untuk penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Adapun Demonstrasi diaspora yang sebagian besar merupakan mahasiswa berlangsung di Town Hall 483 George ST, Sydney NSW 2000 pada pukul 17.00 waktu setempat. Balai Kota Sydney tempat unjuk rasa diaspora berjarak sekitar lima kilometer dari tempat pertemuan Prabowo dan Anthony.

Koordinator aksi Indonesian Solidarity Sydney, Eko Waluyo mengatakan diaspora mengutuk keras keputusan Presiden Prabowo memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang terlibat dalam pembunuhan massal pada peristiwa 1965. “Kediktatoran militer Orde Baru bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya di Timor Timur, Papua Barat, dan Aceh,” kata Eko dihubungi melalui perpesanan WhatsApp, Rabu, 12 November 2025.

Demonstran juga mengecam penyangkalan Menteri Kebudayaan Fadli Zon atas kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998, yang telah dikonfirmasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tim pencari fakta yang dibentuk oleh mantan Presiden BJ Habibie pada 1998 menemukan bukti pemerkosaan massal selama kerusuhan, setidaknya terdapat 52 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar keturunan Tionghoa.

Menurut Eko, demonstrasi mengusung tuntutan serupa tidak hanya terjadi di Sydney, melainkan di beberapa tempat di antaranya Melbourne. Sebelum berunjuk rasa, demonstran menggelar berbagai diskusi membahas Soeharto yang masuk dalam pengusulan nama pahlawan nasional sebelum Prabowo menetapkannya pada 10 November 2025. Demonstrasi diaspora di Sydney terinspirasi dari Aksi Kamisan yang memprotes pemerintah yang mengabaikan berbagai penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional menurut dia persoalan yang serius karena penguasa Orde Baru tersebut punya rekam jejak sebagai penjahat HAM, pelaku kolusi, korupsi dan nepotisme, termasuk penjahat lingkungan. “Jadi pembahasan serius dispora di masjid dan gereja,” katanya.

Diaspora juga mendesak Prabowo membebaskan aktivis yang ditahan setelah demonstrasi yang berujung rusuh pada akhir Agustus. Kepolisian Republik Indonesia menetapkan 959 orang sebagai tersangka terkait demonstrasi yang terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak di bawah umur. Demonstrasi dipicu kebijakan penghematan pemerintah, maraknya pengangguran, dan usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR, dan pengendara ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya.

Diaspora juga memprotes proyek food estate di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang melibatkan perusakan 2 juta hektar hutan yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 782,45 juta ton emisi CO2 tambahan. Mereka menilai program lumbung pangan itu melanggar HAM karena menggusur masyarakat adat dan melibatkan militer. “Kami mendesak Prabowo mencabut proyek tersebut dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan budaya,” kata Waluyo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang belum merespons pesan WhatsApp yang Tempo kirim. Sebelumnya, Yvonne Mewengkang pada 29 September 2025 menyatakan Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di luar negeri terbuka menerima dan mencatat aspirasi diaspora melalui berbagai protes yang mereka sampaikan.

Aspirasi itu akan disampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta sebagai bagian dari komitmen Kementerian Luar Negeri untuk menjaga komunikasi dua arah. ”Memperkuat peran diaspora sebagai mitra strategis bangsa,” kata dia melalui perpesanan WhatsApp.

Pilihan Editor: Peluang Membatalkan Gelar Pahlawan Soeharto