TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat akan mengembangkan peternakan ayam petelur dan lahan pangan produktif untuk mendukung penyediaan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG). Langkah ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga yang dibahas dalam rapat perdana Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

Ketua Harian Tim Koordinasi MBG Nanik Sudaryati Deyang mengatakan dukungan TNI AD merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga pasokan pangan untuk program prioritas pemerintah tersebut.

“Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan kodim-kodim di seluruh Indonesia beternak ayam petelur serta memanfaatkan lahan milik TNI AD guna menanam tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan,” kata Nanik yang juga menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, seperti dikutip dari keterangan resmi BGN, Sabtu, 8 November 2025.

Menurut Nanik, keterlibatan TNI AD menjadi penting karena program MBG berskala besar dan berpotensi menimbulkan lonjakan permintaan bahan pangan. Saat ini terdapat 14.299 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dengan sekitar 40 juta penerima manfaat, dari pelajar hingga anak balita.

“Kalau tidak diantisipasi, penyediaan bahan baku bisa menjadi persoalan besar. Karena itu, semua kementerian dan lembaga harus turut terlibat,” ujarnya.

Selain TNI AD, Kementerian Koperasi siap menyalurkan dana bergulir ratusan miliar rupiah untuk memperkuat koperasi produksi pangan yang akan memasok bahan makanan ke jaringan SPPG di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan ayam, telur, dan sayur yang harganya mulai naik sejak program MBG dilaksanakan.

Rapat koordinasi yang dipimpin Nanik itu juga dihadiri perwakilan tiga kementerian koordinator dan 13 kementerian/lembaga. Sejumlah isu lintas sektor turut dibahas, termasuk penyusunan menu bergizi untuk ibu hamil dan anak balita, penerapan 19 prosedur operasi standar (SOP) kesehatan dan sanitasi dapur MBG, serta pembentukan kelompok kerja penyediaan bahan baku.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan, dari 14 ribu lebih SPPG di seluruh Indonesia, baru 1.218 SPPG yang telah mendapat sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Banyak dapur MBG belum memenuhi standar karena masih ditemukan bakteri E. coli dalam air dan belum terpenuhinya persyaratan fisik.

Nanik mengatakan BGN dan Kementerian Kesehatan akan segera membahas penyempurnaan 19 SOP tersebut agar dapur-dapur yang ditutup sementara bisa kembali beroperasi. “Kami ingin pastikan standar keamanan pangan tetap terjaga sambil mempercepat distribusi makan bergizi,” ujarnya.

Program MBG ditargetkan menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026, yang mencakup siswa, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Usulan Kementerian Sosial untuk memberikan MBG kepada kelompok lansia dan difabel juga telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Target sasarannya selanjutnya, menurut Kepala Negara, juga perlu menyasar masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Tempo telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal (Marinir) Freddy Ardianzah soal peran TNI dalam memasok ayam untuk program MBG tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, Freddy belum memberikan respons.