Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zulkifli mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sama sekali belum membicarakan rencana kenaikan tarif Transjakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

“Belum dibicarakan sama sekali (ke DPRD) karena belum ada usulan dari gubernur. Kami juga menunggu kajiannya seperti apa,” ujar Taufik pada acara “Balkoters Talk” di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Selasa.

Menurut Taufik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menunggu waktu yang tepat sekaligus melihat kajian yang sudah lengkap terkait rencana kenaikan tarif Transjakarta.

Selain menunggu hasil kajian, Taufik juga mengatakan, pihaknya akan melihat kajian terkait kemampuan bayar masyarakat untuk menggunakan moda transportasi Transjakarta.

Meski masih menunggu hasil kajian, Pemprov DKI telah mengusulkan memangkas sebagian subsidi “Public Service Obligation” (PSO) untuk transportasi umum, termasuk TransJakarta, MRT dan LRT, sebagai dampak berkurangnya dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun dari pemerintah pusat.

Baca juga: Transjakarta tambah lagi opsi pembayaran di aplikasi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, beban subsidi per pelanggan pada 2024 mencapai Rp9.700, turun dari Rp18.000 pada 2022.

Penurunan ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan seiring meningkatnya jumlah pelanggan.

“Artinya, dari sisi korporasi, kita sudah makin lama makin efisien dengan biaya ataupun subsidi yang dialokasikan oleh Pemprov DKI,” kata Welfizon.

Welfizon juga mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta Rp3.500 telah berlaku sejak 2005, ketika upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta masih sekitar Rp800.000.

Baca juga: Dihadang angkutan reguler, TJ hentikan rute Pulogadung-Kampung Melayu

Meski sedang dalam pertimbangan menaikkan tarif, namun Welfizon memastikan pihaknya akan melihat dan mempertimbangkan respon publik hingga saat ini.

Sebab, kata Welfizon, TransJakarta berkomitmen menjaga keseimbangan antara efisiensi perusahaan, keberlanjutan operasional dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, soal rencana kenaikan tarif Transjakarta (Tj).

Hal itu karena Pemprov DKI Jakarta kini menanggung subsidi lebih dari Rp9.000 untuk setiap tiket penumpang sehingga kebijakan tarif baru Transjakarta sulit dihindari.

Pramono memastikan kenaikan akan disertai peningkatan kualitas layanan. Salah satunya melalui penambahan armada bus listrik dari 200 menjadi 500 unit pada 2025.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.