Jakarta (ANTARA) – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai bahwa pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, bukan merupakan bentuk perlawanan.

Sebab dari beberapa hal yang ia amati, pembentukan tim itu tak lain atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Kapolri dalam hal ini diminta membentuk tim guna pemetaan menyeluruh mengenai kondisi internal kepolisian.

“Pemetaan itu mencakup institusi, organisasi, manajemen, sumber daya manusia, hingga regulasi yang berkaitan dengan eksistensi Polri,” kata Amir di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, masyarakat sebaiknya tidak keliru menafsirkan langkah Kapolri hingga timbul isu yang menyesatkan, karena kebijakan Kapolri itu merupakan agenda dari Prabowo.

Adapun Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah memastikan akuntabilitas institusi.

“Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (22/9).

Pembentukan tim tersebut tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri mengatakan bahwa pihaknya baru akan menyusun anggota Komisi Reformasi Polri.

Dofiri merupakan penasehat khusus yang baru dilantik oleh Prabowo serta menerima penghargaan kenaikan pangkat menjadi berpangkat Jenderal Polisi (Purn).

“Ini timnya baru mau disusun,” kata Dofiri saat ditemui di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/9).

Baca juga: Puan harap Tim Transformasi Polri tingkatkan citra-kinerja institusi

Baca juga: Massa buruh di Jakarta gaungkan percepatan reformasi Polri

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.