Seoul (ANTARA) – Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae-myung mengatakan bahwa negaranya akan menghadapi krisis keuangan yang menyaingi krisis 1997 jika negara Asia itu menerima tuntutan investasi Amerika Serikat (AS) tanpa perlindungan, demikian Reuters pada Senin.

“Tanpa pertukaran mata uang, jika kami menarik 350 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.578) seperti yang diminta AS dan menginvestasikannya dalam bentuk tunai di AS, Korsel akan menghadapi situasi seperti yang terjadi pada krisis keuangan 1997,” ujarnya dalam wawancara dengan Reuters pada Jumat (19/9).

Dalam sebuah kesepakatan lisan pada Juli, Korsel berjanji akan menginvestasikan 350 miliar dolar AS di AS sebagai imbalan atas pemotongan tarif AS terhadap barang-barang Korsel.

Cadangan mata uang asing Korsel tercatat 416,29 miliar dolar AS pada akhir Agustus. Seoul telah mengusulkan pertukaran mata uang asing dengan Washington.

Terkait penggerebekan imigrasi AS di sebuah pabrik Korsel sebelumnya pada bulan ini, Lee mengatakan warga Korsel tentunya marah atas perlakuan “kasar” yang diterima para pekerja itu, dan memperingatkan bahwa hal tersebut dapat membuat perusahaan domestik takut untuk berinvestasi di AS.

Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE) AS menggerebek lokasi konstruksi sebuah pabrik baterai kendaraan listrik yang dioperasikan oleh perusahaan patungan (joint venture) antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution pada 4 September waktu AS.

Sebanyak 475 orang ditangkap, termasuk 316 pekerja Korsel yang ditahan di pusat penahanan Folkston di Georgia.

“Saya tidak percaya kalau hal ini disengaja, dan AS telah meminta maaf atas insiden ini, dan kami telah sepakat untuk mencari langkah-langkah yang masuk akal terkait hal ini dan kami sedang mengusahakannya,” ujar Lee sebagaimana dikutip media.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.