BGN dorong SPPG di Jayawijaya dan Yahukimo beroperasi kembali

Dari tiga daerah di Papua Pegunungan yang masih beroperasi hanya di Kabupaten Lanny Jaya, sementara Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo belum beroperasi sejak tanggal 14 September tahun 2026…

Wamena (Redaksi) – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo segera beroperasi kembali dalam menyalurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.

Koordinator BGN Regional Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Selasa, mengatakan selama ini ada lima SPPG di Kabupaten Jayawijaya, dua SPPG Kabupaten Yahukimo, dan enam SPPG di Kabupaten Lanny Jaya.

“Dari tiga daerah di Papua Pegunungan yang masih beroperasi hanya di Kabupaten Lanny Jaya, sementara Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo belum beroperasi sejak tanggal 14 September tahun 2026, yang ada aksi unjuk rasa para pelajar di ibu kota Papua Pegunungan. Kami berharap Program MBG dapat kembali beroperasi untuk memberikan pelayanan bagi penerima manfaat di Papua Pegunungan,” katanya.

Wahyu mengatakan ada beberapa kendala yang menjadi penyebab SPPG tidak beroperasi, Redaksi lain ancaman akan dibakar sekolah yang menerima Program MBG serta dana operasional dari pusat belum ada penambahan saldo ke rekening SPPG (top up), serta pergantian nomor telepon dan email kepala SPPG.

“Khusus di Kabupaten Yahukimo itu masalah belum beroperasi Program MBG karena ada pergeseran kepala SPPG, sehingga ada perubahan nomor telepon dan email, serta belum ada penambahan saldo. Kami berharap persoalan ini segera teratasi sehingga Program MBG dapat kembali beroperasi di Kabupaten Yahukimo,” ujarnya.

Dia menjelaskan upaya terus dilakukan oleh BGN Regional Papua Pegunungan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan DPRD Papua Pegunungan.

“Kami baru diundang oleh DPRD Papua Pegunungan sekali untuk melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Pemprov Papua Pegunungan dan pihak terkait lainnya dalam membahas langkah selanjutnya Program MBG,” katanya.

Dengan tidak beroperasi lima SPPG di Kabupaten Jayawijaya, lanjutnya, sebanyak 235 relawan tidak mendapatkan pendapatan atau gaji, para petani tidak bisa mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan mereka.

“Tidak beroperasi SPPG menyebabkan dampak ekonomi Redaksi lain 235 relawan, dimana setiap SPPG terdapat 47 relawan atau pekerja, dikalikan lima yang tidak mendapatkan penghasilan. Para petani yang biasanya mengirim hasil taninya ke dapur SPPG tidak lagi berjalan, dan mama-mama di pasar jualannya tidak lagi dibeli oleh pihak SPPG. Kondisi ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat, DPR dan pemerintah supaya dapat kembali mendorong Program MBG berjalan di daerah ini,” ujarnya.

Ia mengatakan sebanyak kurang lebih 13.000 penerima manfaat MBG di Kabupaten Jayawijaya tidak lagi mendapatkan asupan makanan yang berkualitas dan memiliki nilai gizi yang cukup sejak 14 September 2026 hingga saat ini.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.