Karena ini amanat undang-undang, guru, termasuk dosen harus bersertifikasi

Garut (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyatakan, pemerintah pusat sedang menyasar 800 ribu guru di Indonesia agar tuntas mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, sekaligus mendapatkan tunjangan dari sertifikasi tersebut.

“Informasi bahwa tahun ini akan diadakan Pendidikan Profesi Guru sasarannya 800 ribu, mudah-mudahan tahun ini selesai,” kata Ferdiansyah saat acara Penuntasan Sertifikasi Guru Melalui PPG Bagi Guru Tertentu di Cipanas Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu.

Ia menuturkan, Komisi X DPR RI dengan mitra kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya agar seluruh guru yang saat ini belum mengikuti program PPG untuk segera terdaftar dan mengikutinya.

Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG tersebut dalam meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik sesuai amanat undang-undang.

“Karena ini amanat undang-undang, guru, termasuk dosen harus bersertifikasi,” katanya.

Baca juga: Kemdiktisaintek danai 17 LPTK tingkatkan pendidikan profesi guru

Namun kondisi di lapangan, kata dia, masih ada saja guru yang tidak tahu tentang program tersebut, ada juga yang sudah tahu tapi tidak melengkapi persyaratan administrasi sehingga tidak bisa mengikuti program PPG.

Adanya kegiatan di Kabupaten Garut yang diselenggarakan Kemendikdasmen itu, kata dia, sebagai upaya mensosialisasikan, mengingatkan, dan mendorong agar guru yang belum bersertifikasi untuk segera mengikuti program PPG.

“Kami dalam acara ini menuntun para calon yang belum mengikuti PPG, bagaimana pengajuan, dan administrasi, semua disampaikan kepada guru yang sasarannya sedang mengajar,” katanya.

Ia menambahkan, persoalan guru yang belum mengikuti PPG itu tersebar di seluruh Indonesia, termasuk saat ini sasaran sosialisasi bagi guru di Kabupaten Garut yang dilaporkan ada 3.868 guru tingkat TK sampai SMP belum PPG.

Baca juga: Kemendikdasmen minta pelamar PPG tidak mengundurkan diri karena jarak

Ia berharap Pemkab Garut dapat mendorongnya dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat, dan Komisi X DPR RI siap membantu memfasilitasi agar semua guru di Garut bisa ikut PPG, apalagi di wilayah Garut ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG yakni Institut Pendidikan Indonesia, kemudian di Tasikmalaya juga ada Universitas Siliwangi.

“Tahun ini di Garut mudah-mudahan bisa selesai, maka pemda harus mendorongnya cepat-cepat, siapa yang terlambat siapa yang tertinggal,” katanya.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Erom Suparman yang hadir dalam acara penuntasan sertifikasi guru mengatakan, dari data 3.868 guru itu sedang diupayakan untuk bisa mengikut program PPG tahun ini.

Saat ini sebagian guru dari data itu, kata dia, ada yang sudah dipanggil yang selanjutnya diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi, dan ada juga yang sedang mengikuti PPG.

Baca juga: Kemenag: PPG angkatan II guru agama digelar awal September

“Kita ingin selesai secepatnya, supaya target tersebut bisa tercapai secepatnya, kami mengimbau kepada guru-guru untuk melakukan pemberkasan,” katanya.

Ia menambahkan guru yang mengikuti program PPG itu mendapatkan keuntungan seperti menambah wawasan pengetahuan, kemudian mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa diusulkan mendapatkan tunjangan dari pemerintah setiap bulan sebesar gaji.

“Sertifikasi ini nanti diusulkan untuk mendapatkan tunjangan, ada tambahan tunjangan di luar gaji, selain mereka itu dapat ilmu karena ada peningkatan kompeten,” katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.