Anggota DPR Mekeng setuju usul Gubernur ditunjuk langsung Presiden

Anggota DPR Mekeng setuju usul Gubernur ditunjuk langsung Presiden

  • Selasa, 29 Juli 2025 15:27 WIB
  • waktu baca 2 menit
Anggota DPR Mekeng setuju usul Gubernur ditunjuk langsung Presiden
Anggota DPR RI Melchias Marcus Mekeng di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

“Masuk akal. Karena gubernur itu kan tidak punya wilayah, wilayahnya kan ada di bupati-bupati,”

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Melchias Marcus Mekeng setuju dengan usulan agar pemilihan gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Menurut dia, gubernur sebetulnya hanya berfungsi untuk koordinasi, sehingga bisa saja ditunjuk oleh pemerintah pusat, dengan begitu pemerintah pusat bisa mengetahui kondisi di suatu daerah, melalui gubernurnya.

“Masuk akal. Karena gubernur itu kan tidak punya wilayah, wilayahnya kan ada di bupati-bupati,” kata Mekeng di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia juga menyukai usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari kondisi saat ini, dia menilai bahwa pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, belum serta merta membuat daerah-daerah semakin maju.

Faktanya, kata dia, banyak pemerintahan daerah yang justru mengandalkan dukungan pemerintah pusat. Pasalnya, dia menilai bahwa kepala daerah yang sudah menjabat justru sibuk mencari uang, dibandingkan mengedepankan kreativitasnya.

Di sisi lain, pilkada yang dipilih secara tidak langsung juga tidak akan menghabiskan biaya yang terlalu besar. Bukan hanya dari sisi penyelenggaraan pilkada, melainkan kegiatan kampanye pun menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

“Nggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” katanya.

Selain memikirkan soal otonomi daerah, dia mengatakan visi kesejahteraan rakyat juga harus dipikirkan dalam merumuskan mekanisme dalam pilkada.

“Memangnya otonomi membuat rakyat menjadi sejahtera? Kan enggak juga. Kita ujungnya harus rakyat sejahtera. Mau sistem apapun itu,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Kapolda dan Gubernur Banten Tinjau Korban Terdampak Banjir Padarincang Serang

    Jakarta – Kapolda Banten Irjen Hengki bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung warga yang terdampak banjir di wilayah Padarincang, Kabupaten Serang. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respons cepat…

    Menu MBG Kacang dan Keripik Tempe di Ciseeng Bogor Jadi Sorotan

    Kabupaten Bogor – Menu makan bergizi gratis (MBG) di SMP daerah Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), ramai dibahas di media sosial (medsos). Warganet menyoroti keripik tempe hingga kacang tanah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *